WFH Tak Harus 50 Persen, Pemda DIY Sesuaikan Kebutuhan OPD
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
Ilustrasi siswa baru - Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY hingga saat ini belum menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025. Namun secara umum, SPMB tahun ini hampir sama dengan tahun sebelumnya, dengan beberapa perbedaan kecil.
Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Suhirman, menjelaskan saat ini Pergub tentang SPMB 2025 belum terbit. “Belum keluar, kami masih menunggu. Sudah kami kirim ke Pemda DIY. Jadi sekarang belum ada,” ujarnya, Kamis (24/4/2025).
Menurutnya, SPMB tahun ini tidak ada perbedaan besar dari sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun lalu. hanya saja, di beberapa poin ada pembaruan. “Misalnya penghargaan kepada Kepanduan Kepramukaan dan Ketua OSIS [masuk jalur prestasi]. Yang lainnya hampir sama,” katanya.
Kemudian perbedaan lainnya sudah diumumkan oleh Pemerintah Pusat beberapa waktu lalu, seperti kuota jalur prestasi yang sekarang 30%. Kuota yang sama juga diterapkan pada jalur afirmasi yang didalamnya mengakomodir difabel dan masyarakat tidak mampu.
BACA JUGA: Musim Kemarau Diprediksi Lebih Singkat, Warga DIY Disarankan Tetap Memanen Air Hujan
Lalu untuk SPMB sekolah swasta, menuturnya juga masih relatif sama dengan tahun lalu. Untuk bantuan kepada siswa kurang mampu,Pemda DIY menyiapkan beberapa mekanisme beasiswa. “Pemda DIY ada BOSDa, Kartu Cerdas dan sebagainya. Kami punya program untuk membantu siswa yang miskin,” ungkapnya.
Terkait program Sekolah Rakyat yang dicanangkan pemerintah pusat untuk masyarakat tidak mampu, menurutnya tidak berkaitan dengan SPMB umum, karena sistem penerimaan muridnya berbeda.
“Sekarang sudah mulai menjaring penerimaan siswa baru, tapi dari Kementerian Sosial. Sistemnya berbeda,” katanya.
Di DIY, Sekolah Rakyat yang sudah berdiri ada satu milik Kementerian Sosial di Sonosewu. Pemda DIY juga sudah mengusulkan lahan kosong di Gilangharjo, Pandak, Bantul untuk didirikan Sekolah Rakyat. Seluruh operasional Sekolah Rakyat dilakukan oleh Pemerintah Pusat termasuk rekrutmen siswanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
WFH ASN Pemda DIY memasuki pekan kedua. Skema fleksibel disesuaikan kebutuhan OPD, disertai kebijakan car free day tiap Jumat.
UPNV Jogja menonaktifkan lima dosen terkait dugaan kekerasan seksual. Seluruh aktivitas Tridharma dihentikan selama proses investigasi.
BP BUMN dan Kemnaker memperkuat sinergi transformasi BUMN dengan memastikan perlindungan pegawai dan hubungan industrial tetap sehat.
Dinsos Kulonprogo mencoret 40 penerima KKS setelah validasi, termasuk ASN, warga mampu, hingga data tidak valid.
Aktivitas Gunung Sinabung meningkat ditandai tremor dan gempa vulkanik. PVMBG minta warga waspada potensi erupsi.
Ekonom UGM kritik rencana penutupan prodi tak relevan industri. Pendidikan tinggi dinilai harus tetap fokus pada ilmu dan masa depan.