Dari Perda Pesantren hingga Perlindungan Petani, Gustan Ganda Ingin Sleman Tertata Baik

SLEMAN—Ada 12 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif yang akan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sleman selesaikan tahun 2025 ini. Tiga di antaranya yaitu Raperda Pondok Pesantren, Raperda Perlindungan Petani, dan Raperda Lansia.

Ketua DPRD Sleman, Y. Gustan Ganda, mengatakan di Sleman banyak pesantren yang diharapkan mampu membangun karakter masyarakat. Raperda akan mengatur hal-hal detail termasuk fasilitas pesantren dan sebagainya. Dalam proses perancangan, DPRD Sleman berkomunikasi dengan pihak terkait, termasuk pengasuh dan organisasi yang memiliki pesantren.

“Sudah kami sepakati di Bapemperda [Badan Pembentukan Peraturan Daerah], menunggu komitmen bupati saja. Kalau sudah ada komitmen akan kami laksanakan,” kata Gustan, Rabu (30/4).

Sementara Raperda Perlindungan Petani berkaitan dengan predikat Sleman sebagai lumbung pangan di DIY. Agar tercipta ketahanan pangan yang bisa berlanjut ke kedaulatan pangan, perlu ada aturan untuk melindungi petani. Perlindungan petani misalnya dalam bentuk kemudahan akses pupuk dan bibit, akses ke perbankan, nilai tukar petani, hingga penguatan petani muda.

Di era 1960-an, nilai tukar petani cukup tinggi. Hasil dari pertanian bisa untuk banyak hal, termasuk menyekolahkan anak. Namun saat ini, nilai tukar petani tidak sekuat dahulu. Terlebih lahan pertanian yang juga berkurang lantaran dampak dari beragam hal.

“Ketahanan pangan hanya bicara pangannya ada, caranya bisa mendatangkan dari luar negeri. Sementara kalau kedaulatan pangan, pangannya ada dan kita yang menyediakan,” kata Gustan. “Raperda ini juga untuk menumbuhkan minat anak muda untuk bertani.”

Sementara, Raperda Lansia merujuk pada tingkat harapan hidup dan kebahagiaan lansia yang tinggi di Sleman. Artinya, akan banyak masyarakat Sleman yang berusia di atas 65 tahun. Perlu ada aturan agar lansia juga menjadi bagian dari penggerak pembangunan dengan porsinya masing-masing.

Salah satunya, lansia dengan segala pengalamannya bisa berbagi cerita kepada generasi muda. Mereka juga perlu wadah berkumpul seperti Sekolah Lansia. Segala lapisan generasi, termasuk lansia, punya kontribusinya masing-masing.

Raperda ini, kata Gustan, lahir dari keinginan dan kebutuhan masyarakat. DPRD Sleman menyerap aspirasi masyarakat, untuk kemudian dirancang bersama ahli dan pihak terkait lainnya. Aturan-aturan ini agar pemerintahan dan tata kelola masyarakat berjalan dengan baik.

“Kami dengar dulu dari bawah, identifikasi, masyarakat ingin perda apa, dituangkan dalam pikiran DPRD. Harapannya, dengan adanya raperda ini, termasuk raperda dari bupati, pemerintahan tertata dengan baik, punya konsep hingga sistem anggaran yang optimal,” kata Gustan.

Salah satu implikasi dari perda adalah anggaran. Raperda Pondok Pesantren, Perlindungan Petani, hingga Lansia, memiliki konsekuensi anggaran yang cukup besar. Di setiap raperda juga terdapat prioritas anggaran. Dalam Raperda Perlindungan Petani misalnya, porsi untuk pengembangan petani muda bisa jadi lebih besar.

“Sebelum menganggarkan, buat aturan dulu, supaya jalannya aturan itu baik,” katanya. “Perda lain juga sama, DPRD [Sleman] membuat perda ini untuk menguntungkan masyarakat. Pemerintah tugasnya menjalankan pemerintahan. Uangnya kan uang rakyat, [maka perlu] buat sistem sebelum menjalankan pemerintahan.” (ADV)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.