Advertisement
Beredar Situs Web Palsu Satker Kementerian ATR/BPN, Karo Humas dan Protokol: Pastikan Dapatkan Informasi dari Situs Resmi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR - BPN) Harison Mocodompis.ist
Advertisement
JAKARTA—Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengidentifikasi adanya pemalsuan terhadap situs web (website) satuan kerja (Satker) di sejumlah daerah. Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) dan Protokol, Harison Mocodompis, mengimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya website palsu yang mengatasnamakan Satker di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
"Terkait kebutuhan informasi pertanahan dan tata ruang, pastikan hanya melalui portal resmi kami di www.atrbpn.go.id serta nomor hotline kami di 0811-1068-0000," ujar Karo Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, dalam keterangannya, Rabu (11/06/2025).
Advertisement
Harison Mocodompis mengungkapkan, pihaknya telah menerima sejumlah laporan terkait website palsu yang menyerupai portal resmi milik Satker-satker Kementerian ATR/BPN. Website tersebut menduplikasi isi dari website resmi Satker Kementerian ATR/BPN sehingga jika tidak teliti, masyarakat bisa mengira itu adalah situs resmi.
"Kami berharap masyarakat untuk berhati-hati karena tampilan homepage website palsu tersebut terlihat sama dengan situs asli Satker-satker Kementerian ATR/BPN. Pastikan domain website yang dikunjungi berakhiran ".go.id”, bukan ".com/.id”, dan sebagainya," tutur Harison Mocodompis.
Karo Humas dan Protokol menjelaskan, pihaknya juga telah melakukan koordinasi, baik secara internal maupun external terkait adanya pemalsuan website Satker ini. Diharapkan, website palsu tersebut dapat segera dihapus.
Hingga siang ini, Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi kurang lebih 12 website palsu yang menyerupai akun Satker resmi. Karo Humas dan Protokol berharap bahwa masyarakat harus lebih berhati-hati dalam mencari informasi mengenai pertanahan dan tata ruang, serta tidak mudah percaya pada situs yang belum terverifikasi. (***)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penertiban Tambang Liar, Pemkab Sleman Siap untuk Tambang Mineral Bukan Logam dan Batuan
Dirtek PSS Pieter Huistra Pasang GPS di Tubuh Pemain Saat Latihan, Lacak Topspeed hingga Heatmap Pemain
Kasus Mafia Tanah Kas Desa untuk Uruk Tol Jogja-Solo dengan Terpidana Lurah Sampang Gedangsari, JPU Ajukan Kasasi
Cuaca Ekstrem, Nelayan di Bantul Kesulitan Melaut
Advertisement
Tunggu Pencairan Modal, Koperasi Merah Putih di Bangunharjo Bantul Belum Beroperasi
Viral Restoran Kena Royalti Saat Memutar Musik, PHRI Jogja Ingatkan Hindari Pelanggaran Hukum
Warga Berharap Pustu Ngentakrejo Bisa Beroperasi Setiap Hari, Begini Tanggapan Dinkes Kulonprogo
Penyaluran Pupuk Dialihkan ke Koperasi Desa Merah Putih, Ini Respons Pemkab Bantul
Penanganan Kemiskinan di DIY Terus Dilakukan Melalui Kolaborasi Lintas Sektor
Advertisement
Pertandingan PSIM Jogja di SSA Bantul Bisa Dihadiri Penonton? Ini Jawaban Panpel
BMKG: Waspada Gelombang Laut 4 Meter Diperkirakan Sampai Laut DIY 31 Juli hingga 3 Agustus 2025
Warung Kelontong di Piyungan Hangus Terbakar Akibat Lampu Minyak, Tidak Ada Korban Jiwa
Pemkab Kulonprogo Bertekad Keluar dari Peringkat Pertama Kemiskinan di DIY
Pembangunan Shelter Pengungsian di Gunungkidul Difokuskan untuk Wilayah Rawan Longsor
Advertisement
Bupati Sleman Dukung Tata Kelola Pertambahan yang Bersih dan Transparan
Berita Pilihan
Advertisement
DPR Sebut Pemerintah Sedang Menyiapkan RUU BUMD, Ini Tujuannya
Advertisement
Wujudkan Pariwisata Berbasis Budaya, InJourney dan Kementerian Kebudayaan Sinergi Melakukan Pengelolaan Kompleks Candi Borobudur
Advertisement
Berita Populer
- Jembatan Pandansimo Segera Dibuka, Dinpar Bantul Bakal Sesuaikan Lokasi TPR Wisata Pantai Selatan
- Porda 2025, Tak Semua Cabor Digelar di Gunungkidul
- Ribuan Rumah di Kota Jogja Berstatus Tak Layak Huni, Tahun Ini Perbaikan Menyasar 61 Rumah
- Per Juni 2025, Kasus HIV/AIDS di Bantul Bertambah 74, Dinkes Waspadai Persebaran Risiko Tinggi
- Masih Ada Kasus Korupsi, Pengadaan Colation DRC Diskominfo Sleman Tetap Dilanjutkan
Advertisement
Advertisement
