Gubernur DIY Paparkan Efisiensi Anggaran pada APBD Perubahan 2025

Harianjogja.com, JOGJA - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X memaparkan proyeksi penurunan pendapatan daerah dalam Rapat Paripurna DPRD DIY mengenai Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (3/7/2025).

Sri Sultan menyampaikan, penyesuaian anggaran dilakukan untuk memastikan efisiensi dan keberlanjutan program pembangunan daerah di tengah kondisi fiskal yang dinamis. Ia menjelaskan bahwa pendapatan daerah yang sebelumnya dianggarkan sebesar Rp5,02 triliun diperkirakan turun menjadi Rp4,75 triliun. Penurunan sebesar Rp265,73 miliar ini setara dengan 5,29 persen dibandingkan target awal.

“Analisis terhadap kondisi aktual serta proyeksi keuangan daerah menjadi langkah yang sangat penting untuk memahami kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai rencana pembangunan yang telah disusun,” ungkap Sri Sultan, Kamis (3/7/2025).

Penurunan terbesar terjadi pada pendapatan transfer yang semula direncanakan Rp3,30 triliun, menjadi Rp3,01 triliun atau turun 8,78 persen. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami kenaikan 1,46 persen dari Rp1,70 triliun menjadi Rp1,73 triliun. Adapun lain-lain pendapatan daerah yang sah tetap sebesar Rp7,60 miliar.

Sri Sultan juga menyampaikan bahwa belanja daerah mengalami penyesuaian. Semula direncanakan Rp5,23 triliun, belanja daerah dikurangi menjadi Rp5,03 triliun atau turun 3,83 persen. Belanja operasi menjadi pos yang paling signifikan turun, dari Rp3,61 triliun menjadi Rp3,43 triliun atau berkurang 5,04 persen.

BACA JUGA: SPMB SMP di Sleman Berakhir, Ada 32 Kursi Sekolah Negeri yang Kosong

Sebaliknya, belanja modal justru dinaikkan menjadi Rp726,57 miliar atau bertambah 2,54 persen. Belanja tidak terduga turun hampir sepertiga, dari Rp31,76 miliar menjadi Rp23,13 miliar. Belanja transfer juga berkurang dari Rp879,76 miliar menjadi Rp852,15 miliar.

Untuk menutup selisih pendapatan dan belanja, anggaran pembiayaan daerah ditingkatkan dari Rp211,83 miliar menjadi Rp277,15 miliar, naik signifikan 30,82 persen. Sri Sultan menegaskan, langkah penyesuaian tersebut penting dilakukan agar tata kelola keuangan daerah semakin baik dan akuntabel.

“Pelaksanaan analisis keuangan daerah yang komprehensif dan akurat akan mendukung perumusan kebijakan yang efektif sehingga menciptakan pengelolaan keuangan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Ia pun berharap pembahasan rancangan perubahan APBD 2025 dapat berjalan secara konstruktif dan tepat waktu. “Saya berharap rancangan ini dapat dibahas secara konstruktif dan mendapatkan persetujuan bersama,” pungkas Sri Sultan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.