Advertisement
DPRD DIY Sebut Penataan Tanah Kas Desa Harus Melibatkan Aparat Penegak Hukum
Foto ilustrasi tanah kas desa dibuat menggunakan Artifical Intelligence ChatGPT.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi C DPRD DIY menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dinilai tegas dalam menangani persoalan pengelolaan tanah kas desa (TKD).
Penegakan aturan dalam pengelolaan TKD dinilai penting untuk menjaga ketertiban hukum sekaligus melindungi aset keistimewaan yang menjadi milik publik.
Advertisement
Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, menyatakan sikap tegas Gubernur dalam menertibkan TKD menjadi langkah konkret untuk menegaskan posisi hukum dan mencegah penyalahgunaan lahan desa.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari Biro Hukum DIY dalam mendorong upaya penataan ini secara regulatif. “Ketegasan Gubernur dalam isu TKD patut diapresiasi, termasuk langkah-langkah dari Biro Hukum,” ujar Amir, Sabtu (26/7/2025).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penataan tanah kas desa tak bisa hanya bertumpu pada kebijakan administratif. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap aturan pengelolaan TKD masih sangat beragam, sehingga diperlukan strategi komunikasi publik yang kuat.
Ia juga menyarankan agar aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dilibatkan dalam proses sosialisasi guna memperkuat legitimasi kebijakan. “Kami butuh data dan penjelasan yang akurat agar bisa menyampaikan pemahaman yang tepat ke masyarakat,” katanya.
Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD DIY, Koeswanto, juga menyoroti pentingnya edukasi publik terkait TKD. Ia mendukung penuh langkah Biro Hukum yang telah menyusun program sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang utuh soal pengelolaan TKD akan mencegah munculnya konflik dan spekulasi lahan di kemudian hari.
“Program sosialisasi dari Biro Hukum [tentang tanah kas desa] ini sangat penting, dan kami mendukung penuh,” kata Koeswanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Satpol PP Kota Jogja Dorong Pengolahan Sampah Organik di Kampung Panca Tertib
Keluarga Korban Nelayan yang Tenggelam di Bantul Terima Santunan BPJamsostek
Aksi Demo Selesai, Layanan SPKT dan SKCK Polda DIY Kembali Dibuka
Ini Alasan Pemkab Belum Menghapus Dua OPD di Gunungkidul
Advertisement
Empat Pemotor Terlibat Kecelakaan Beruntun di Ring Road Barat Sleman
Jumlah WNA Naik Kereta Tumbuh 10,69 Persen, Jogja Kunjungan Terbanyak
Diduga Langgar Aturan OJK, Nasabah Gugat BPR di PN Bantul
Wakil Bupati Sleman Tekankan Kerja Kolaboratif untuk Tekan Stunting
Porda 2025, Pemkab Sleman Pastikan Ada Bonus untuk Atlet Berprestasi
Advertisement
Kunjungan Wisatawan Nusantara ke DIY Kembali Menggeliat
Dinkes Sleman Dampingi Keamanan Pangan MBG
Pemkab Bantul Gratiskan Seragam Sekolah bagi Siswa Baru
Waspada Gelombang Tinggi Perairan Selatan DIY 3 Hari ke Depan
Advertisement
Jaga Kelestarian Selokan Mataram, Bonus Wahana Refreshing
Berita Pilihan
Advertisement
Presiden Nepal Bubarkan Parlemen, Pemilu Dijadwalkan Maret 2026
Advertisement
Wisata Favorit di Asia Tenggara, dari Angkor Wat hingga Tanah Lot
Advertisement
Berita Populer
- Pendapatan Pemkab Gunungkidul Diproyeksi Rp1,9 Triliun pada 2026
- Lurah Tegaltirto Ditahan Diduga Korupsi TKD, Begini Respons Bupati Sleman
- Pemkab Kulonprogo Usulkan Raperda Penanggulangan Kemiskinan ke DPRD
- Libur Panjang Dongkrak Kunjungan Wisatawan Nusantara ke DIY
- Polsek di Gunungkidul Juga Melayani Permohonan SKCK untuk PPPK Paruh Waktu
Advertisement
Advertisement
