Demo Mahasiswa di DPRD DIY Ricuh, Ini Respons Anggota Dewan
DPRD DIY berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi mahasiswa dalam aksi 20 Oktober 2026 yang membawa tujuh tuntutan evaluasi pemerintahan.
Foto ilustrasi tanah kas desa dibuat menggunakan Artifical Intelligence ChatGPT.
Harianjogja.com, JOGJA—Komisi C DPRD DIY menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X yang dinilai tegas dalam menangani persoalan pengelolaan tanah kas desa (TKD).
Penegakan aturan dalam pengelolaan TKD dinilai penting untuk menjaga ketertiban hukum sekaligus melindungi aset keistimewaan yang menjadi milik publik.
Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY, Amir Syarifudin, menyatakan sikap tegas Gubernur dalam menertibkan TKD menjadi langkah konkret untuk menegaskan posisi hukum dan mencegah penyalahgunaan lahan desa.
Ia juga mengapresiasi dukungan dari Biro Hukum DIY dalam mendorong upaya penataan ini secara regulatif. “Ketegasan Gubernur dalam isu TKD patut diapresiasi, termasuk langkah-langkah dari Biro Hukum,” ujar Amir, Sabtu (26/7/2025).
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan penataan tanah kas desa tak bisa hanya bertumpu pada kebijakan administratif. Menurutnya, pemahaman masyarakat terhadap aturan pengelolaan TKD masih sangat beragam, sehingga diperlukan strategi komunikasi publik yang kuat.
Ia juga menyarankan agar aparat penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian dilibatkan dalam proses sosialisasi guna memperkuat legitimasi kebijakan. “Kami butuh data dan penjelasan yang akurat agar bisa menyampaikan pemahaman yang tepat ke masyarakat,” katanya.
Sementara, Sekretaris Komisi C DPRD DIY, Koeswanto, juga menyoroti pentingnya edukasi publik terkait TKD. Ia mendukung penuh langkah Biro Hukum yang telah menyusun program sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang utuh soal pengelolaan TKD akan mencegah munculnya konflik dan spekulasi lahan di kemudian hari.
“Program sosialisasi dari Biro Hukum [tentang tanah kas desa] ini sangat penting, dan kami mendukung penuh,” kata Koeswanto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD DIY berharap pemerintah pusat mendengar aspirasi mahasiswa dalam aksi 20 Oktober 2026 yang membawa tujuh tuntutan evaluasi pemerintahan.
Operasi Patuh 2026 berlangsung 26 Oktober–8 November. Polri menyoroti pelanggaran melawan arus dan mengedepankan edukasi serta penegakan hukum.
PT KA Properti Manajemen dijadwalkan menjalani sidang tuntutan dalam perkara dugaan suap Rp1,36 miliar terkait proyek DJKA Kemenhub.
Bank Jateng meraih penghargaan Penggerak Ekonomi Daerah di detikJateng-Jogja Awards 2026 berkat perannya mendukung UMKM dan pembangunan daerah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti mengingatkan peserta TKA SMA menerapkan 3M, mulai dari menguasai materi hingga menjaga mental dan mengatur waktu.
Bandara King Khalid di Riyadh kembali melayani sebagian penerbangan setelah ditutup dua pekan. Houthi kembali memperingatkan maskapai dan penumpang.