Perketat Pengawasan Hewan Kurban, Gunungkidul Kerahkan 120 Petugas
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.
Ilustrasi dana./Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Jumlah dana keistimewaan (danais) yang digelontorkan Pemerintah Pusat untuk DIY direncanakan akan berkurang karena dipotong. Bahkan pada tahun mendatang pemotongan terjadi secara signifikan.
Kondisi ini membuat sejumlah program pembangunan di DIY yang biasanya didanai dengan danais kian tak jelas. Salah satunya bantuan keuangan khusus (BKK) Danais Padat Karya. Kabupaten dan Kota selaku pihak yang akan menerima program padat karya ini pun belum mengetahui bagaimana nasib program ini
“Kalau di 2025, memang tidak ada program padat karya yang bersumber dari dana keistimewaan. Yang ada, untuk tahun ini merupakan padat karya yang bersumber dari APBD kabupaten,” kata Kepala Bidang Tenaga Kerja, Dinas Perindustrian Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Gunungkidul, Nanang Putranto, Kamis (21/8/2025).
BACA JUGA: Sultan HB X: Danais Bukan Kompensasi Politik
Ia mengakui sudah mendapatkan informasi berkaitan dengan turunnya pagu danais yang digelontorkan di tahun depan yang menurun signifikan. Hanya saja, Nanang belum tahu terkait dengan keberlanjutan program padat karya dari Pemerintah DIY.
Menurut dia, kebijakan program padat karya merupakan hasil persetujuan bersama antara DPRD dengan Pemerintah DIY. terlebih lagi, pelaksanaan kegiatan juga merupakan hasil pokok-pokok pikiran dari anggota dewan provinsi.
“Jadi, kepastiannya juga menunggu koordinasi antara DPRD dengan eksekutif di Pemerintah DIY. Yang jelas, kita tinggal menjalankan saja,” katanya.
Disinggung mengenai padat karya terakhir yang dilaksanakan, Nanang mengakui untuk program BKK dari Pemerintah DIY terakhir dilaksanakan di 2024. Tahun lalu, total ada 195 kegiatan yang terlaksana yang bersumber dari APBD provinsi.
BACA JUGA: Lahan Penuh, Pemkot Jogja Cari Tempat Permakaman Baru di Kabupaten Penyangga
“Tahun ini hanya bersumber dari APBD Kabupaten. Sedangkan, dari APBD DIY belum ada untuk padat karya di 2025,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Gunungkidul perketat pengawasan hewan kurban 2026 dengan 120 petugas dan pemeriksaan SKKH di pasar hewan.
Menlu Sugiono memastikan Indonesia terus berkoordinasi untuk menyelamatkan 9 WNI peserta flotilla kemanusiaan Gaza yang ditangkap Israel.
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang DPR RI untuk menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan RAPBN 2027
Dinkes Kota Jogja memastikan belum ada kasus hantavirus pada 2026 dan mengimbau warga waspada penularan dari tikus
KPK mengembangkan kasus korupsi Bupati Ponorogo nonaktif Sugiri Sancoko dan menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang.
Kementerian HAM mendukung potongan aplikator ojol maksimal 8 persen demi perlindungan pekerja digital dan keadilan ekonomi platform.