Dugaan Pungli Food Truck di Alkid Jogja, Anggota Polsek Kraton Aipda S Masuk Patsus
Dugaan pungli food truck di Alkid masuk tahap baru. Aipda S ditetapkan sebagai terduga pelanggar dan menjalani pemeriksaan Propam.
Petugas menyiapkan Makan Bergizi Gratis (MBG) di SPPG Cimahi, Jawa Barat. ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.
Harianjogja.com, JOGJA - Komisi D DPRD DIY melakukan pemantauan langsung terhadap jalannya program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah menengah atas di berbagai wilayah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan implementasi program nasional tersebut berjalan sesuai tujuan di lapangan.
Sekretaris Komisi D DPRD DIY, Muhammad Syafi’i, menjelaskan bahwa kegiatan monitoring difokuskan pada beberapa sekolah sebagai sampel, di antaranya SMAN 1 Gamping dan SMAN 1 Banguntapan. Menurutnya, langkah ini bertujuan menilai pelaksanaan program sekaligus menelusuri persoalan teknis yang mungkin muncul di tingkat satuan pendidikan.
“Kami tidak mengunjungi semua sekolah, jadi dipilih beberapa sebagai sampel. Dari situ kami bisa melihat bagaimana teknis pelaksanaan di lapangan, termasuk kendala yang mungkin membebani pihak sekolah,” ujar Syafi’i, Senin (6/10/2025).
Syafi’i menekankan bahwa evaluasi rutin sangat dibutuhkan karena program MBG merupakan bagian dari kebijakan nasional yang pelaksanaannya bergantung pada peran aktif pemerintah daerah. Ia mengingatkan pentingnya kolaborasi lintas pihak untuk memastikan sasaran program tercapai.
“Tujuan besar dari program ini adalah mendukung terbentuknya generasi emas Indonesia. Maka sinergi antara Badan Pangan Nasional, pemerintah daerah, dan pihak sekolah menjadi sangat penting,” tambahnya.
Ketua Komisi D DPRD DIY, RB Dwi Wahyu menyoroti aspek komunikasi antara pihak sekolah dan penyedia makanan. Ia menilai, koordinasi yang baik akan berdampak langsung pada kualitas menu yang disajikan kepada peserta didik.
“Menu yang diberikan harus tetap memenuhi standar gizi dan sesuai kebutuhan anak-anak. Karena itu, sekolah dan penyedia layanan gizi perlu terus berkomunikasi secara intensif,” jelasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pengawasan lapangan sangat penting untuk memastikan efektivitas program. Meski tidak ditemukan kasus keracunan, Dwi Wahyu mengingatkan agar proses distribusi makanan diperhatikan dengan ketat.
“Jangan sampai ada jeda waktu terlalu lama antara proses memasak dan penyajian. Kalau terlalu lama, makanan bisa cepat basi dan berisiko bagi kesehatan siswa,” terangnya.
Pihaknya juga turut memberikan sejumlah masukan teknis terkait penyimpanan dan penanganan makanan di sekolah. Salah satunya mengenai kebersihan wadah penyajian.
“Tempat makan sebaiknya tidak diletakkan langsung di lantai karena bisa menyebabkan kontaminasi silang. Idealnya ditaruh di atas meja. Selain itu, menu MBG juga perlu lebih banyak mengangkat bahan pangan lokal dan sehat, bukan makanan cepat saji,” tandasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dugaan pungli food truck di Alkid masuk tahap baru. Aipda S ditetapkan sebagai terduga pelanggar dan menjalani pemeriksaan Propam.
Empat EWS tsunami di pantai Gunungkidul mengalami kerusakan. BPBD menyiapkan Rp165 juta dan perbaikan dimulai Oktober 2026.
Bupati Gowa Sitti Husniah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka dugaan korupsi pemerasan dan TPPU senilai Rp1,1 miliar.
BPS mencatat inflasi Indonesia September 2026 sebesar 0,3% secara bulanan dan 3,28% secara tahunan, dengan cabai jadi pemicu utama.
BPJS Kesehatan mengeluarkan lebih dari Rp100 triliun untuk 172,3 juta kasus penyakit jantung sepanjang 2015-2025.
Pengguna iPhone 18 Pro dan Pro Max mengeluhkan speaker berbunyi kresek, klik, dan letupan. Penyebabnya belum diketahui.