Krisis Air, 52 Hektare Sawah Banaran Kulonprogo Tak Bisa Ditanami
Sekitar 52 hektare sawah Banaran, Kulonprogo, bera akibat krisis air. Petani kini menerapkan pola tanam padi bergilir sambil menunggu hujan.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo terus mengupayakan realisasi Embarkasi Haji baru yang berlokasi di sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA)/ Istimewa
Harianjogja.com, KULONPROGO—Rencana pengadaan embarkasi haji di Kulonprogo kini hanya menunggu persetujuan dari Pemerintah Pusat (Pempus). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kulonprogo menginginkan dapat segera terealisasi embarkasi haji di sekitaran Bandara YIA. Bahkan diupayakan pada musim haji 2026 embarkasi tersebut sudah terealisasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kulonprogo, Triyono mengatakan, progresnya sekarang sudah sampai pada surat permohonan Gubernur DIY untuk penetapan embarkasi haji sudah disampaikan ke Kementerian Haji dan Umroh. Sekarang hanya tinggal menunggu penetapannya dari pusat. "Kalau penetapan sudah turun surat keputusannya (SK) maka sudah bisa digunakan sebagai embarkasi haji," katanya saat dihubungi, Jumat (10/10/2025).
"Harapan kita karena sudah disampaikan di akhir tahun lalu segera turun SKnya sehingga 2026 kita segera menyiapkan embarkasi haji," imbuhnya. Menurutnya surat yang diajukan ke pusat itu sudah dievaluasi dan pernah ada pengecekan lapangan dari DPR RI, Kementerian Haji dan Umrah. Dia belum mengetahui kapan SK penetapan embarkasi ini dapat direalisasikan karena itu kewenangan di pusat.
Infrastruktur Siap, Tidak Ada Pembangunan Khusus
Triyono menyampaikan, untuk infrastruktur secara khusus tidak ada yang dibangun lantaran fasilitas untuk menjadi embarkasi haji di Kulonprogo sudah memadai. "Secara infrastruktur khusus tidak ada nanti kita siapkan semacam pengarahan rute-rute dari hotel ke bandara yang akan siapkan, tidak ada pembangunan secara khusus," tuturnya. Diharapkan 2026 embarkasi haji Kulonprogo ditargetkan sudah bisa direalisasikan untuk digunakan.
Surat penetapan menjadi kunci utama agar 2026 embarkasi haji dapat beroperasi. Selanjutnya, ketika surat penetapan didapatkan, Pemkab Kulonprogo akan berkoordinasi dengan Kanwil Agama Jawa Tengah.
"Karena daerah-daerah di Jawa Tengah selatan akan dipindah ke embarkasi Kulonprogo yang sebelumnya bergabung di Jawa Tengah," ucap Triyono. Oleh karena itu diharapkan surat penetapan secepatnya sehingga dapat mengurus peralihan embarkasi jemaah haji. Karesidenan Kedu atau kabupaten di Jawa Tengah yang plat nomor kendaraannya AA akan dipindah embarkasinya ke Kulonprogo setelah sebelumnya di Solo.
Triyono mengaku, hal itu dilakukan sebagai salah satu upaya pemenuhan syarat keberadaan embarkasi haji. Menurutnya, adanya embarkasi haji salah satu syaratnya yakni jumlah jemaah haji minimal empat ribu. "Di DIY jumlah jemaah hajinya baru 3.200 sekarang disuport dari Jawa Tengah selatan sehingga bisa mencapai 8 ribu jemaah haji," ungkapnya.
Syarat lainnya untuk bisa ada embarkasi haji yakni adanya bandara internasional dan asrama haji. Kulonprogo sudah memiliki bandara internasional dan untuk asrama haji akan menggunakan hotel-hotel di sekitar Bandara YIA. Triyono menilai secara persyaratan embarkasi haji di Kulonprogo sudah terpenuhi dan asrama haji menggunakan hotel pun diperbolehkan.
"Gapapa asrama haji pakai hotel justru di Makkah dan Madinah itu tidak ada asrama haji adanya hotel," ucapnya. Malah penggunaan hotel sebagai asrama embarkasi haji menjadi terobosan di Indonesia. Lantaran belum ada embarkasi haji di Indonesia yang menggunakan hotel karena mayoritas pakai asrama.
"Embarkasi haji Kulonprogo satu-satunya di Indonesia yang pakai hotel bukan asrama," jelas Triyono. Hotel di sekitar bandara akan dimanfaatkan sehingga ekonomi masyarakat dapat bergerak.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sekitar 52 hektare sawah Banaran, Kulonprogo, bera akibat krisis air. Petani kini menerapkan pola tanam padi bergilir sambil menunggu hujan.
Rusia diduga memasok informasi intelijen kepada Iran lewat satelit mata-mata untuk membantu serangan presisi terhadap aset militer AS.
KPK mengungkap modus kasus HGB Summarecon yang menyeret pejabat ATR/BPN, pihak swasta, dan uang sitaan senilai Rp106,3 miliar.
KPK menggeledah sejumlah ruangan di Kementerian ATR/BPN terkait penyidikan dugaan suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.
Bos Xiaomi Indonesia Michael Feng memastikan mobil listrik Xiaomi akan dibawa ke Indonesia, tetapi waktunya masih harus menunggu.
Pemimpin perusahaan AI menyerukan perlambatan pengembangan model frontier demi keamanan. AS menghadapi dilema antara mitigasi risiko dan persaingan dengan China