Pemerintah Perketat Larangan Bakar Lahan, Pelanggar Terancam Pidana
KLH/BPLH menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah karhutla di te
Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, pada Minggu (23/11/2025) membersihkan baliho di depan Puskesmas Danurejan II/Pemkot Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja mulai menertibkan sampah visual dengan menurunkan baliho bergambar pejabat dan menggantinya dengan konten edukatif untuk masyarakat.
Aksi nyata ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Jogja, Hasto Wardoyo, pada Minggu (23/11/2025) dengan membersihkan baliho di depan Puskesmas Danurejan II.
Hasto menegaskan bahwa materi komunikasi pemerintah harus mengutamakan substansi pesan, bukan menonjolkan figur individu. Ia memerintahkan agar semua baliho bergambar dirinya dan wakil wali kota segera diturunkan dan diganti dengan konten yang edukatif, seperti pesan penurunan stunting atau informasi layanan publik lainnya.
“Foto saya dibersihkan saja, yang penting pesannya. Kalau hanya menjadi sampah visual untuk apa? Lebih baik diganti dengan pesan yang bermanfaat untuk masyarakat. Diganti dengan edukasi mencegah stunting, atau layanan apa saja yang bisa diakses masyarakat,” tegas Hasto dikutip dari laman resmi Pemkot Jogja.
Wali Kota mengungkapkan saat ini masih terdapat tujuh titik baliho bergambar dirinya yang akan segera diganti. Menurutnya, pemasangan foto pejabat hanya relevan dalam konteks tertentu, seperti ucapan hari raya Idulfitri, bukan untuk memenuhi ruang kota secara berlebihan.
Di sisi lain, Hasto juga mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk menyusun ide-ide baru dan menyempurnakan calendar of event Kota Jogja tahun 2026, termasuk mengoptimalkan potensi kawasan seperti Kotagede.
"Bersih-bersih yang saya jalankan ini kan land clearing, untuk menciptakan kota yang rapi, sedangkan substansi pembangunan, mulai dari peningkatan pariwisata, amenitas, hingga integrasi akses mesti diisi melalui kolaborasi masyarakat, ekonomi kreatif dan investor," imbuhnya.
Sejalan dengan kebijakan ini, Ketua Komite Ekonomi Kreatif Kota Jogja, M. Arief Budiman, menyatakan dukungan penuh dan menekankan bahwa fokus komunikasi publik harus pada karya dan hasil, bukan figur individu. Ia juga menyoroti pentingnya calendar of event yang terencana untuk mendorong perputaran ekonomi.
“Calendar of event itu memberikan pesan kepada wisatawan dan investor bahwa tahun depan sudah tertata. Problem event tanpa kalender adalah promosi yang tidak efektif, penonton sedikit, padahal biayanya besar,” ujarnya.
Arief mencontohkan event besar seperti Art Jog atau JAFF (Jogja-NETPAC Asian Film Festival) yang memiliki agenda tetap telah terbukti mampu menarik wisatawan mancanegara dan memberikan dampak signifikan bagi perekonomian daerah.
"Penyusunan kalender event juga dapat mengisi bulan-bulan non-peak agar okupansi hotel dan perputaran ekonomi lebih stabil sepanjang tahun. Sinergi antara pemerintah, komunitas, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya inilah yang berperan penting agar ekosistem ekonomi kreatif semakin kuat," tambahnya.
Langkah penertiban sampah visual ini merupakan bagian dari upaya larger Pemerintah Kota Jogja untuk menciptakan tata kota yang lebih bersih, informatif, dan berorientasi pada kepentingan publik, sekaligus memperkuat fondasi ekonomi kreatif yang berkelanjutan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
KLH/BPLH menerbitkan Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2026 yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Kebijakan ini diterapkan untuk mencegah karhutla di te
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.
DPRD Kulonprogo meminta Pemkab menyiapkan solusi permanen kekeringan, termasuk pemetaan wilayah dan pembangunan sumber air alternatif.
BPKAD Kota Jogja mengembangkan SIAP, sistem pengingat digital untuk mendorong penarikan APBD tepat waktu dan mencegah penumpukan.
Iran menolak menghentikan perang dan membuka Selat Hormuz sebelum AS memenuhi tuntutan terkait perang, aset, dan gencatan senjata.