Defisit RAPBD Kulonprogo 2026 Membengkak Jadi Rp60 M

Harianjogja.com, KULONPROGO—Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kulonprogo 2026 telah disepakati eksekutif dan legislatif, dan kini menunggu penetapan dalam bentuk peraturan daerah (Perda). Namun, defisit RAPBD meningkat tajam dari sekitar Rp19 miliar menjadi sekitar Rp60 miliar.

Ketua DPRD Kulonprogo, Aris Syarifudin, menjelaskan bahwa pembengkakan defisit dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya penurunan pendapatan daerah. Pada saat yang sama, belanja daerah juga mengalami kenaikan dibandingkan penyampaian awal beberapa waktu lalu.

“Belanja daerah saat penyampaian sebesar sekitar Rp1,5 triliun bertambah sebesar Rp102,5 miliar sehingga menjadi sebesar Rp1,6 triliun,” ujarnya, Minggu (30/11/2025).

Aris merinci bahwa belanja daerah tersebut mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Kenaikan belanja inilah yang turut mendorong membengkaknya defisit. Selain itu, penurunan dana transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat untuk Kulonprogo sebesar Rp117 miliar juga menjadi faktor signifikan.

Ia menekankan perlunya penganggaran yang fokus pada proyek-proyek strategis agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Serta berupaya mendapatkan alokasi pembangunan yang didanai APBN. Untuk itu, DPRD mendorong Pemkab Kulonprogo agar membuat kajian, DED, dan RAB untuk infrastruktur yang urgent sehingga bisa diajukan ke pemerintah pusat,” jelas Aris.

Sementara itu, Bupati Kulonprogo, Agung Setyawan, memaparkan pendapatan daerah pada 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,560 triliun. Jumlah ini berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp424,085 miliar, pendapatan transfer Rp1,108 triliun, dan pendapatan sah lainnya Rp28,694 miliar.

Adapun belanja daerah mencapai Rp1,621 triliun, yang terdiri dari belanja operasi Rp1,334 triliun, belanja modal Rp110,274 miliar, belanja tidak terduga Rp4 miliar, serta belanja transfer Rp172,315 miliar.

“Terjadi defisit sebesar Rp60,530 miliar karena belanja daerah lebih besar dari pendapatan daerah,” tandas Agung.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News