Advertisement

Pemkab Sleman Minta Kalurahan Siapkan Strategi Hadapi Penurunan DD

Andreas Yuda Pramono
Jum'at, 09 Januari 2026 - 23:37 WIB
Abdul Hamied Razak
Pemkab Sleman Minta Kalurahan Siapkan Strategi Hadapi Penurunan DD Petugas memasang plang penanda Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kalurahan Banguntapan di kompleks kalurahan setempat, Selasa (14/10/2025). Harian Jogja - Yosef Leon

Advertisement

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan (PMK) Kabupaten Sleman meminta pemerintah kalurahan mulai mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah Kalurahan (PADKal) sebagai langkah antisipasi apabila Dana Desa (DD) 2026 mengalami penurunan signifikan. Imbauan ini disampaikan menyusul terbitnya surat edaran dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang memunculkan kekhawatiran terkait besaran DD tahun depan.

Kepala Dinas PMK Sleman, R. Budi Pramono, mengatakan hingga kini pihaknya masih menunggu kepastian resmi jumlah DD yang akan diterima Pemkab Sleman. Nilai yang beredar di sejumlah daerah, katanya, belum bisa dijadikan acuan karena bukan angka yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu).

Advertisement

“Besaran DD 2026 yang beredar itu bukan angka resmi, hanya estimasi untuk percepatan penyusunan APBDes. Kami menunggu Permenkeu,” ujarnya, Jumat (9/1/2026).

Menurut Budi, petunjuk teknis (juknis) penggunaan DD juga belum bisa dirilis karena harus mendasarkan pada Permenkeu. Namun jika nantinya terjadi penurunan cukup tajam, ia meminta setiap kalurahan menyiapkan strategi, salah satunya melalui optimalisasi PADKal.

“Kalau DD benar-benar turun, pemerintah kalurahan harus menguatkan PADKal sebagai penopang kegiatan prioritas,” katanya.

Harapan Kalurahan: Stimulus Pemkab Tetap Dibutuhkan

Lurah Triharjo, Irawan, sepakat bahwa peningkatan PADKal penting dilakukan. Namun ia menilai Pemkab Sleman tetap perlu memberi dukungan lewat program intervensi pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur.

Ia berharap Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tetap diberikan agar kalurahan tidak terbebani jika DD 2026 ikut terkoreksi.

“Kami belum dapat informasi besaran DD 2026. Kalau benar secara nasional turun, perlu ada penyesuaian antara DD dan program prioritas desa sesuai fokus kegiatan dalam Permendes,” ujarnya.

Irawan menjelaskan PADKal selama ini digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembinaan kelembagaan, hingga pendidikan dan pengembangan budaya masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Pilihan

Advertisement

Polisi Iran Klaim Situasi Nasional Kembali Tenang Pascakerusuhan

Polisi Iran Klaim Situasi Nasional Kembali Tenang Pascakerusuhan

News
| Sabtu, 10 Januari 2026, 10:57 WIB

Advertisement

Destinasi Favorit Terbaru di Sleman, Tebing Breksi Geser HeHa Forest

Destinasi Favorit Terbaru di Sleman, Tebing Breksi Geser HeHa Forest

Wisata
| Jum'at, 09 Januari 2026, 18:07 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement