Pemkab Sleman Naikkan Anggaran RTLH 2026, Sasar 615 Rumah Warga

Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten Sleman meningkatkan komitmen perbaikan hunian warga dengan mengalokasikan anggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebesar Rp8,8 miliar dalam APBD 2026, lebih besar dibandingkan alokasi tahun sebelumnya.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Sleman, Suwarsono, menyebutkan anggaran tersebut akan digunakan untuk merehabilitasi 615 unit RTLH pada 2026. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2025 yang menyasar 550 unit dengan total anggaran Rp8,3 miliar.

“Kami sekarang masih melakukan persiapan verifikasi administrasi [penerima manfaat],” kata Suwarsono saat dihubungi, Ahad (18/1/2026).

Tahapan verifikasi dinilai krusial untuk memastikan program rehabilitasi RTLH tepat sasaran. Jika seluruh proses berjalan sesuai rencana, pelaksanaan rehabilitasi diproyeksikan mulai berjalan pada Maret. Suwarsono mencontohkan pada pelaksanaan program 2025 terdapat 16 kepala keluarga (KK) yang mengundurkan diri sebagai penerima manfaat karena merasa belum siap menjalani proses rehabilitasi rumah.

Ia menjelaskan, bantuan rehabilitasi RTLH bersifat stimulan sehingga penerima manfaat tetap perlu melakukan upaya mandiri agar perbaikan rumah dapat dilakukan secara menyeluruh. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan penting dalam proses verifikasi tahun ini.

Mengacu pada skema bantuan 2025, rumah dengan kategori rusak berat memperoleh bantuan Rp20 juta, rusak sedang Rp15 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. Dana bantuan tersebut dialokasikan khusus untuk pembelian material bangunan. Namun, bagi penerima yang memiliki Kartu Keluarga Miskin (KKM), penggunaan dana hingga 20% diperbolehkan untuk membayar biaya tenaga kerja.

Penyaluran bantuan dilakukan melalui transfer langsung ke rekening penerima manfaat di Bank Sleman. Sementara itu, pembelian material bangunan dilakukan melalui toko bangunan yang telah ditunjuk. Setiap penerima manfaat juga mendapat pendampingan fasilitator lapangan sejak tahap pengajuan, pelaksanaan, hingga pelaporan agar program berjalan transparan dan akuntabel.

Secara kumulatif, jumlah RTLH yang telah direhabilitasi di Sleman sejak 2021 hingga 2025 mencapai sekitar 4.971 unit. Meski demikian, berdasarkan data per 17 Januari 2025, masih terdapat sekitar 7.141 RTLH di wilayah Bumi Sembada. Angka tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah seiring kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dengan tersedianya hunian yang lebih layak, Pemkab Sleman berharap masyarakat terdorong untuk meningkatkan kualitas hidup sekaligus perekonomian keluarga, sehingga berdampak pada penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan data Dinas Sosial (Dinsos) Sleman, jumlah keluarga miskin pada semester I 2025 tercatat sebanyak 28.678 keluarga. Angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan 2024 yang mencapai 29.308 keluarga miskin.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sleman, Sarastomo Ari Saptoto, menyatakan penurunan angka kemiskinan di Sleman menunjukkan tren yang konsisten dari tahun ke tahun. Meski tidak signifikan secara drastis, konsistensi tersebut mencerminkan arah kebijakan pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News