Advertisement
Disnakertrans DIY Belum Terima Pengajuan Penangguhan UMP 2026
Foto ilustrasi upah minimum, dibuat menggunakan Artificial Intelligence.
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA — Hingga memasuki akhir Januari 2026, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY memastikan belum ada satu pun perusahaan yang mengajukan permohonan penangguhan pembayaran upah sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2026.
Kepala Disnakertrans DIY, Aryanto Wibowo, mengungkapkan pihaknya belum menerima laporan pengajuan penangguhan baik di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi.
Advertisement
“Sampai sekarang belum ada perusahaan yang mengajukan penangguhan upah, baik ke kabupaten/kota maupun provinsi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (27/1/2026).
Selain itu, Aryanto menyebut belum terdapat aduan dari pekerja terkait penerapan UMP DIY 2026. Meski demikian, instansinya masih menangani belasan laporan lama yang berkaitan dengan persoalan pengupahan pada 2025.
BACA JUGA
“Saat ini ada sekitar 18 pengaduan yang sedang kami proses, seperti upah tidak dibayar, pembayaran terlambat, hingga upah yang ditahan perusahaan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Disnakertrans DIY, Amin Subargus, menjelaskan seluruh laporan tersebut berasal dari tahun lalu dan telah ditindaklanjuti sesuai prosedur.
“Kami lakukan pemanggilan, pemeriksaan langsung ke perusahaan, pemberian peringatan, serta langkah-langkah pengawasan lainnya,” ungkap Amin.
Terkait penerapan UMP DIY 2026, Amin menambahkan hingga kini belum ada laporan pelanggaran yang masuk. Hal itu lantaran sebagian besar pekerja memang belum menerima gaji periode terbaru.
“Ada perusahaan yang membayar di akhir Januari, bahkan ada yang awal Februari. Jadi belum bisa dipastikan ada atau tidaknya pelanggaran karena upahnya memang belum dibayarkan,” jelasnya.
Meski demikian, Disnakertrans DIY menegaskan siap menindaklanjuti setiap laporan yang masuk terkait pelaksanaan UMP 2026. Pihaknya juga mengimbau para pekerja agar aktif melapor melalui kanal resmi apabila menemukan indikasi pelanggaran.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Gempa Susulan DIY 14 Kali, BMKG Tegaskan Aktivitas Sesar Opak Melemah
Penyakit VTE Jadi Silent Killer, Guru Besar UGM Ingatkan Deteksi Dini
Sampah Pasar Jogja Menggunung, Disdag Perkuat Pengolahan Mandiri
Disnakertrans DIY Belum Terima Pengajuan Penangguhan UMP 2026
Advertisement
Realisasi Investasi Gunungkidul 2025 Melonjak, Pertanian Dominan
Kasus Hogi Kejar Jambret Disorot DPR, Polisi dan Jaksa Siap Dipanggil
Jalan Plono-Nglinggo Kulonprogo Terkendala Lahan, Pariwisata Terhambat
Gempa Bantul dan Pacitan Tak Berdampak pada Aktivitas Vulkanik Merapi
Wedang Jiwan dan Lapis Legit Kali Abu Diusulkan Jadi WBTb Sleman
Advertisement
Januari-Februari Jadi Puncak Musim Hujan, Ini Imbauan BPBD Gunungkidul
DKPP Bantul Dorong Perkebunan, Ajukan Bibit Jambu dan Kakao ke Pusat
Musrenbang Kapanewon Bantul 2027 Angkat Pariwisata Berkelanjutan
Gempa Bantul M4,5 Picu Kerusakan Sejumlah Bangunan di Gunungkidul
Wabup Kulonprogo Genjot Pendidikan dan Ekonomi demi Tekan Kemiskinan
Advertisement
BMKG Pastikan Gempa Bantul dan Pacitan Berasal dari Sumber Berbeda
Berita Pilihan
Advertisement
KSSK Proyeksikan Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,4 Persen pada 2026
Advertisement
Peta Global Situs Warisan Dunia Unesco dari Eropa hingga Asia
Advertisement
Berita Populer
- Keraton Jogja Beri Serat Palilah Pemanfaatan Tanah SG di Turgo Sleman
- Tiket Kereta Mudik Lebaran 2026 Mulai Dijual, Ini Jadwal dan Tipsnya
- Kulonprogo Siapkan Open Trip Terintegrasi dari YIA hingga Borobudur
- Biopori Jumbo Tekan Sampah Organik di Cokrodiningratan
- Kolaborasi Didorong, Pariwisata DIY Diarahkan Lebih Merata dan Inklusi
Advertisement
Advertisement
