Jalan Plono-Nglinggo Kulonprogo Terkendala Lahan, Pariwisata Terhambat

Harianjogja.com, KULONPROGO — Pengembangan ruas Jalan Plono–Nglinggo di Kabupaten Kulonprogo hingga kini belum dapat berjalan optimal akibat sejumlah kendala, terutama persoalan pembebasan lahan. Padahal, ruas jalan strategis ini menjadi akses vital penunjang destinasi wisata lintas wilayah, termasuk konektivitas menuju kawasan wisata Magelang dan Borobudur.

Sekretaris Daerah Kulonprogo, Triyono, mengungkapkan hambatan utama proyek Jalan Plono–Nglinggo berkaitan dengan status sertifikat tanah milik warga. Dari total 69 sertifikat yang terdampak proyek, sebanyak 40 sertifikat telah terbit, 25 masih dalam proses, dan masih tersisa empat bidang tanah yang belum bersedia mengganti sertifikatnya.

“Masih ada empat pemilik lahan yang belum bersedia mengganti sertifikatnya. Kami berharap ke depan ada solusi dari BPN agar proses ini bisa segera diselesaikan,” kata Triyono kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).

Triyono menambahkan, dari total rencana pembangunan jalan sepanjang 3,4 kilometer, baru sekitar satu kilometer yang berhasil direalisasikan. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo telah mengajukan proposal pembangunan lanjutan untuk sisa 2,4 kilometer dengan estimasi anggaran mencapai Rp58 miliar.

Ia menegaskan, keberadaan Jalan Plono–Nglinggo sangat krusial bagi keberlanjutan sektor pariwisata di wilayah utara Kulonprogo.

“Dengan akses ini, desa-desa wisata di utara Kulon Progo bisa semakin berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain persoalan lahan, pengembangan ruas jalan tersebut juga diiringi kajian terkait berkurangnya debit air sungai di kawasan perbukitan. Kondisi ini membuka peluang kerja sama lintas sektor dalam pengembangan sumber air permukaan.

Triyono menyebutkan pelaksanaan proyek memang cukup kompleks karena harus memotong tebing-tebing curam. Meski demikian, Pemkab Kulonprogo tetap berharap pembangunan dapat berlanjut demi mewujudkan akses strategis Yogyakarta International Airport (YIA) menuju Borobudur.

“Pelaksanaannya memang cukup rumit karena harus memotong tebing-tebing curam. Namun kami berharap proyek ini dapat terus berlanjut sehingga akses YIA–Borobudur dapat terwujud,” tuturnya.

Ia juga menambahkan, Pemkab Kulonprogo berharap dapat menjalin kesepakatan kerja sama pengelolaan sumber air bersama Dinas Pekerjaan Umum serta Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak.

“Kami berharap dapat menyepakati kerja sama pengelolaan sumber air bersama Dinas Pekerjaan Umum dan BBWS Serayu Opak, agar kawasan perbukitan bisa dimanfaatkan sebagai tampungan air bagi kebutuhan BOB dan masyarakat sekitar,” imbuh Triyono.

Sementara itu, Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan akses Jalan Plono–Nglinggo sebagai bagian dari penguatan pengembangan pariwisata terintegrasi.

Pengembangan ruas jalan tersebut dinilai penting untuk menopang pariwisata wilayah utara Kulonprogo yang terhubung langsung dengan zona Otorita Borobudur.

Kepala BPOB, Agustin Peranginangin, menegaskan fokus utama pengembangan berada pada peningkatan aksesibilitas dari Pasar Plono menuju Nglinggo hingga masuk kawasan otorita.

“Akses dari Plono ke Nglinggo ini sangat strategis. Kami berharap Pemkab Kulon Progo dapat terus mendorong agar pemerintah pusat memprioritaskan program ini karena akan berdampak langsung pada konektivitas pariwisata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News