Sultan HB X Dorong Creative Financing Atasi Tekanan Fiskal DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Keterbatasan kapasitas fiskal daerah serta tingginya ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih menjadi tantangan struktural bagi banyak pemerintah daerah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Di tengah kondisi tersebut, penguatan creative financing dinilai menjadi strategi penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus mendorong tumbuhnya inovasi pelayanan publik.

Pendekatan pembiayaan kreatif ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan erat dengan pengembangan budaya inovasi di lingkungan pemerintahan. Inovasi dipandang sebagai cara adaptif untuk menjawab keterbatasan anggaran tanpa mengorbankan kualitas layanan dan dampak pembangunan bagi masyarakat.

Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan bahwa Pemerintah Daerah DIY secara konsisten mendorong lahirnya berbagai inovasi sebagai respons atas keterbatasan fiskal dalam menjamin pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2025 menjadi momentum penting melalui pelaksanaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) DIY. KIPP DIY berfungsi sebagai instrumen pembinaan sekaligus apresiasi bagi organisasi pelayanan publik, mulai dari lingkup Pemda DIY, pemerintah kabupaten/kota, BUMN dan BUMD, kalurahan atau kelurahan, hingga satuan pendidikan negeri.

“Semua inovasi tersebut menunjukkan keterbatasan fiskal dapat diatasi secara adaptif, kolaboratif, dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi belanja sekaligus memperluas dampak pembangunan,” ujar Sri Sultan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan Daerah Triwulan IV 2025 di Kepatihan, Kamis (29/1/2026).

Sri Sultan juga menekankan bahwa digitalisasi menjadi faktor kunci dalam mendorong sistem pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel, sekaligus berdampak positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Upaya tersebut kembali mengantarkan DIY meraih pengakuan nasional melalui dua penghargaan pada ajang Implementasi Tim Perluasan dan Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

DIY meraih apresiasi sebagai TP2DD terbaik ke-3 tingkat provinsi wilayah Jawa-Bali serta Program Unggulan Terbaik 3 pada tema ketersediaan infrastruktur dan jaringan melalui AJI MANDAYA, yakni aksesibilitas jaringan internet untuk keberdayaan dan kemanfaatan masyarakat Jogja.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (Bapperida) DIY Danang Setiadi menyampaikan bahwa perekonomian DIY pada triwulan III 2025 tumbuh sebesar 5,40 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan 5,34 persen secara kumulatif (cumulative to cumulative/c-to-c). Pertumbuhan ini mengalami moderasi dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,49 persen (yoy).

Meski melambat, kinerja ekonomi DIY pada triwulan III 2025 tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa maupun nasional. Inflasi DIY hingga akhir 2025 terjaga pada level 3,11 persen (yoy), dengan realisasi belanja APBD mencapai 92,46 persen hingga triwulan IV serta realisasi fisik sebesar 99,38 persen.

“Indikator kinerja utama Gubernur pun secara umum capaiannya sesuai target RPJMD [Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah], meski memang masih terdapat tantangan, seperti ketimpangan antarwilayah dan produktivitas ekonomi,” paparnya.

Lebih lanjut, Bapperida DIY telah merumuskan konsep creative financing sebagai respons atas keterbatasan fiskal daerah yang dipicu penurunan PAD dan berkurangnya dana transfer pusat. Menurut Danang, pendekatan ini diposisikan sebagai alternatif pembiayaan untuk menjaga kesinambungan pembangunan tanpa menambah beban pajak maupun retribusi daerah.

“Diversifikasi sumber pembiayaan melalui creative financing menjadi langkah mitigasi risiko fiskal akibat fluktuasi PAD dan ketidakpastian transfer pusat, sehingga stabilitas pembiayaan pembangunan daerah dapat lebih terjaga. Berbagai upaya pengoptimalan PAD pun dilakukan melalui creative financing, seperti kolaborasi pembayaran pajak, ekstensifikasi pajak, hingga optimalisasi BLUD dan aset daerah,” jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News