DPUPRKP Gunungkidul Perluas Taman Kuliner, Tambah 50 Kios Baru

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP) Gunungkidul segera menambah kios baru sebagai bagian dari perluasan Taman Kuliner yang terletak di belakang kantor pemkab. Lokasi yang digunakan merupakan bekas lapangan tenis di samping pujasera.

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRKP Gunungkidul, Ashari Nurkalis, mengatakan proyek ini merupakan bagian dari upaya pemkab menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebelumnya berjualan di kawasan Alun-Alun Wonosari. Berdasarkan kesepakatan bersama, para pedagang setuju dipindahkan ke area perluasan Taman Kuliner.

“Lokasinya berada di bekas lapangan tenis di samping taman,” kata Ashari, Rabu (11/2/2026).

Tahap Perencanaan dan Anggaran

Ashari menjelaskan, pembangunan masih dalam tahap pematangan perencanaan. Dari sisi anggaran, pemkab telah mengalokasikan Rp892 juta untuk membangun kios baru dan pagar di Taman Kuliner.

“Hasil koordinasi dengan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja, perluasan ini akan dibangun sedikitnya 50 kios baru. Namun, konsepnya masih dimatangkan,” ujarnya.

Ashari berharap perluasan Taman Kuliner bisa segera direalisasikan agar PKL memiliki fasilitas jualan yang sesuai aturan. “Target kami, Mei sudah mulai dibangun, dan mudah-mudahan semuanya berjalan lancar,” katanya.

Relokasi PKL ke Taman Kuliner

Sebelumnya, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Gunungkidul, Chairul Agus Mantara, memastikan proses penertiban PKL di Alun-Alun Wonosari berjalan lancar. Para pedagang setuju direlokasi, sehingga kawasan alun-alun kini bebas dari aktivitas jual beli.

Kesepakatan relokasi dilakukan bersama perwakilan pedagang di kantor Setda Gunungkidul. Mantara menekankan, tempat relokasi bukan di Pasar Besole, Kalurahan Baleharjo, Wonosari, melainkan di lapangan tenis yang akan dijadikan perluasan Taman Kuliner.

“Di Alun-Alun Wonosari sudah tidak ada aktivitas berjualan karena para pedagang sudah pindah ke Taman Kuliner, meski sifatnya sementara hingga pembangunan lebih permanen selesai,” kata mantan Kepala Dinas Kebudayaan ini.

Langkah pelarangan aktivitas usaha di alun-alun merujuk pada Perda No.7/2021 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, khususnya Pasal 5 yang mengatur pemanfaatan kawasan Alun-Alun Wonosari.

“Kawasan alun-alun harus bersih dari kegiatan berjualan maupun aktivitas usaha lainnya, sehingga dilakukan penertiban,” tandas Mantara.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News