Pakar UGM Beri Catatan Wacana War Tiket Haji

Harianjogja.com, SLEMAN—Rencana pendaftaran haji melalui sistem war tiket daring dikhawatirkan memicu ketimpangan akses antar masyarakat. Perbedaan literasi digital dan jaringan internet di tiap wilayah bisa membuka celah bagi praktik joki pendaftaran atau calo digital.

Pakar Kebijakan Publik UGM, Agustinus Subarsono menilai mekanisme pendaftaran langsung haji tanpa antrean layaknya "war tiket" sulit diterapkan. Mekanisme tersebut bisa membuat calon jemaah yang telah mengantre harus menanti lebih lama untuk diberangkatkan.

"Saya pikir wacana war tiket ini sulit dilakukan segera. Karena mereka yang saat ini dalam posisi waiting list [antrean] jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 5,7 juta orang, harus diselesaikan lebih dahulu," ungkap Subarsono pada Jumat (10/4/2026).

Gambaran mekanisme war tiket, Pemerintah Saudi Arabia akan menetapkan kuota haji tertentu untuk Indonesia. Selanjutnya dari kuota tersebut pemerintah menetapkan biaya haji. Dari kuota yang tersedia, calon jemaah akan memperebutkan tiket yang tersedia dan langsung membayar tanpa perlu mengantre.

Skema war tiket di atas dinilai bisa mengusik rasa keadilan bagi para calon jemaah haji yang sudah lama mengantre. Apalagi jika kuota haji yang diberikan untuk Indonesia kudu dibagi antara calon jemaah haji yang mengantre dan calon jemaah haji yang mendaftar melalui skema war tiket.

"Kalau pemerintah langsung menerapkan mekanisme war tiket, maka akan mengusik rasa keadilan para calon jemaah haji yang sudah mendapat antrean. Karena kuota haji yang diperoleh pemerintah akan dibagi untuk kelompok waiting list dan kelompok war tiket. Dengan demikian, kelompok waiting list akan menunggu lebih lama lagi," tandasnya.

Selain itu, skema war tiket haji kemungkinan besar tentu akan diterapkan secara daring melalui internet. Skema ini juga dapat berimplikasi pada kesenjangan akses antar kelompok masyarakat.

Masyarakat perkotaan kata Subarsono cenderung melek teknologi dan didukung oleh jaringan internet yang memadai untuk melakukan war tiket. Sementara masyarakat pedesaan menurutnya masih ada yang kurang melek teknologi dan jaringan internetnya tidak secepat di perkotaan.

Dengan mempertimbangkan aspek literasi digital dan kualitas jaringan, secara hitung-hutungan, masyarakat di perkotaan berpotensi memenangkan war tiket ini.

"Dengan demikian, masyarakat kota akan memenangkan kompetisi dalam model war tiket," tegasnya.

Subarsono khawatir jika skema war tiket haji ini akan memunculkan praktik calo digital yang menawarkan jasa joki pendaftaran.

"Para calon jemaah haji lansia kalau tidak dibantu anggota keluarga yang berusia lebih muda dan melek teknologi akan kesulitan dalam mengakses sistem war tiket. Saya khawatir bahwa sistem war tiket ini akan menimbulkan praktik calo digital [joki pendaftaran]," kata Subarsono.

Di lain sisi, sistem pendaftaran haji saat ini dinilai Subarsono erat kaitannya dengan kesabaran. Sabar, menunggu hingga gilirannya diberangkatkan.

Dari sisi politik, kalau kebijakan war tiket ini tidak dikelola dengan tepat bisa berpotensi akan mengurangi legitimasi pemerintah. Pasalnya Subarsono menegaskan bahwa pemerintah harus memberikan akses layanan publik yang setara bagi semua warganya.

"Tugas pemerintah bukanlah menciptakan ruang untuk berkompetisi bagi warganya untuk medapatkan layanan publik, tetapi memberikan akses kesetaraan yang sama bagi semua warganya dan kalau perlu memberikan affirmative policy bagi kelompok tertentu, misalnya kelompok lansia untuk mendapatkan prioritas," tegasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.