Kantor Dinkes Gunungkidul Dibangun, Anggaran Rp7,4 M

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pembangunan kantor baru Dinas Kesehatan di Gunungkidul mulai dikebut tahun ini dengan anggaran Rp7,4 miliar, sebagai langkah memperkuat layanan kesehatan bagi masyarakat.

Proyek ini menjadi bagian dari lanjutan pengembangan kawasan kantor terpadu di Kalurahan Siraman, Kapanewon Wonosari, yang sempat terhenti dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan pembangunan gedung baru ini, pelayanan kesehatan diharapkan menjadi lebih terintegrasi karena berada dalam satu kawasan dengan laboratorium kesehatan daerah (Labkesda).

Kepala Bidang Cipta Karya DPUPRKP Gunungkidul, Ashari Nurkalis, mengatakan anggaran sebesar Rp7,4 miliar telah dialokasikan dalam APBD 2026.

“Pagunya sudah ada dan akan dikerjakan di tahun ini pembangunannya,” kata Ashari, Selasa (14/4/2026).

Saat ini, proyek masih dalam tahap perencanaan dan review dokumen sebelum masuk proses lelang untuk menentukan rekanan pelaksana.

Pemkab menargetkan proses lelang rampung pada Mei, sehingga pembangunan bisa langsung dimulai dengan estimasi waktu pengerjaan sekitar enam bulan.

“Masih proses dan kami targetkan, lelang bisa selesai Mei dan dengan waktu pengerjaan enam bulan, maka bisa selesai November. Rencananya gedung ini akan dibangun tingkat dua lantai,” katanya.

Jika sesuai jadwal, gedung baru Dinas Kesehatan ini akan mulai digunakan pada akhir tahun dan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi layanan kesehatan.

Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, menjelaskan pembangunan kawasan kantor terpadu sebenarnya sudah dimulai sejak 2019 dengan pembangunan gedung BPBD, dan dilanjutkan dengan Labkesda pada 2023.

“Pembangunan kantor terpadu ini diawali membangun gedung BPBD di 2019 dan selesai di 2021 lalu,” kata Sri Suhartanta.

Pemindahan kantor Dinas Kesehatan ke kawasan ini bertujuan menyatukan layanan agar lebih mudah diakses dan terkoordinasi.

“Makanya tahun ini difokuskan membangun kantor dinas kesehatan sehingga nyambung dengan keberadaan gedung labkesda yang dibangun lebih dulu,” katanya.

Meski demikian, pembangunan kawasan terpadu tidak dilakukan sekaligus, melainkan bertahap menyesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Kepala Bidang Infrastruktur Pengembangan Wilayah Bapperinda Gunungkidul, Octavianta Raharja, menambahkan bahwa masterplan kawasan telah ditinjau ulang pada 2025.

Kajian ini dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pembangunan sejumlah instansi, termasuk Dinas Kesehatan, di atas lahan seluas 12 hektare.

Ke depan, kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat layanan pemerintahan yang terintegrasi, sehingga masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi untuk mengakses berbagai layanan publik.

Dengan pembangunan bertahap ini, Pemkab berharap pelayanan kesehatan dan administrasi bisa semakin cepat, efisien, dan mudah dijangkau warga Gunungkidul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.