Desil Bansos Berubah, Sekda DIY Minta Verifikasi Data Dipercepat

Harianjogja.com, JOGJA— Perubahan desil kesejahteraan masyarakat di DIY berdampak terhadap akses sebagian warga terhadap bantuan sosial (bansos) dan berbagai bentuk bantuan pemerintah lainnya. Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti meminta proses verifikasi dan perbaikan data dilakukan lebih cepat agar perubahan kondisi warga tidak berujung pada hilangnya hak atas bantuan yang sebelumnya diterima.

Menurut Ni Made, persoalan bukan hanya terletak pada akurasi data, tetapi juga kecepatan memperbarui data tersebut. Hal ini penting karena warga yang sebelumnya berada pada desil 1 hingga 5 dapat mengalami perubahan kelompok kesejahteraan sehingga berpengaruh terhadap akses mereka terhadap sejumlah program pemerintah.

"Kita harus bicara tempo, karena di sini ketika data itu tidak cepat disesuaikan, akan berimplikasi kepada supporting atau bantuan yang diterima oleh mungkin masyarakat yang di desil 1 sampai 5," ujarnya, Sabtu (5/9/2026).

Perubahan Desil Bisa Berdampak pada Bansos

Ni Made mencontohkan warga yang sebelumnya tercatat dalam desil 3 dapat mengalami perubahan menjadi desil 7 atau 8. Apabila perubahan tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya, data warga perlu segera diverifikasi dan diperbaiki.

Menurutnya, mekanisme perbaikan data juga perlu memiliki batas waktu yang jelas. Kecepatan menjadi penting karena sejumlah program bantuan memiliki periode penyaluran dan persyaratan tertentu.

"Karena ketika kita bicara mungkin dia dapat Bansos, dia dapat keringanan UKT atau pendidikan, atau hal-hal lain yang mempermudah masyarakat kita di desil 1 sampai 5, itu kan juga ada batasan waktunya. Tidak bisa menunggu-nunggu lagi," ujarnya.

Pemda DIY, lanjut Ni Made, menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). Namun, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah data tersebut secara langsung.

Meski demikian, karena desil masih menjadi salah satu acuan dalam menentukan penerima bantuan, perubahan data yang tidak sesuai kondisi masyarakat perlu segera ditindaklanjuti melalui proses verifikasi.

Kecepatan pembaruan data menjadi semakin penting karena tidak semua bantuan diberikan secara terus-menerus. Ada bantuan yang disalurkan dalam periode tertentu, termasuk bantuan yang diberikan setiap tiga bulan.

Keringanan Pendidikan Ikut Terdampak

Ni Made juga menyoroti dampak perubahan desil terhadap akses masyarakat terhadap bantuan pendidikan. Salah satunya berkaitan dengan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan program beasiswa.

Ia mengatakan keterlambatan pembaruan data dapat membuat warga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru harus menanggung beban biaya yang cukup besar.

"Kemudian seperti keringanan UKT ya untuk beasiswa dan segala macam. Mungkin kalau sekarang kan sudah lewat juga kalau kita bicara Agustus sudah lewat. Nah, ini gimana mereka harus menanggung cukup besar."

Menurut Ni Made, masyarakat perlu memahami bahwa penentuan desil tidak hanya melihat besaran penghasilan. Dalam pengelompokan tersebut terdapat sejumlah tingkatan yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Hal itu perlu menjadi perhatian karena data desil digunakan sebagai salah satu dasar dalam menentukan penerima berbagai program bantuan dan keringanan pemerintah.

"Kebijakan kayak Kemensos, mungkin dari Kementerian Pendidikan dan lain-lain yang memberikan keringanan itu kan dasarnya juga desil," lanjutnya.

Pakar: Desil Bukan Vonis Kondisi Ekonomi

Sementara itu, Pakar Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Susilo Nur Aji Cokro Darsono menilai pengelompokan masyarakat berdasarkan desil kesejahteraan dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu terus dievaluasi.

Evaluasi diperlukan agar data dapat mengikuti perubahan kondisi ekonomi rumah tangga. Kondisi kesejahteraan sebuah keluarga tidak selalu bersifat tetap karena dapat berubah akibat berbagai situasi.

Susilo mencontohkan kehilangan pekerjaan, perubahan pendapatan, bertambahnya jumlah tanggungan, hingga munculnya pengeluaran tidak terduga dapat memengaruhi kemampuan ekonomi sebuah keluarga.

Menurutnya, terdapat tiga aspek yang perlu diperhatikan dalam penggunaan desil. Pertama adalah perbedaan daya beli antarwilayah. Kedua, tingkat kerentanan ekonomi rumah tangga. Ketiga, penggunaan instrumen yang sesuai dengan tujuan kebijakan.

Ia menjelaskan kebutuhan tersebut berkaitan dengan metode Proxy Means Test (PMT) yang digunakan dalam pemeringkatan kesejahteraan. Sejumlah indikator dalam metode tersebut dipilih karena dianggap relatif stabil untuk menggambarkan kondisi sosial ekonomi rumah tangga.

Namun, kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah jauh lebih cepat dibandingkan periode pembaruan data. Pendapatan seseorang dapat berubah, pekerjaan bisa hilang, tanggungan keluarga dapat bertambah, atau keluarga dapat menghadapi biaya kesehatan yang muncul secara tiba-tiba.

Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi setelah data dikumpulkan sehingga posisi suatu keluarga dalam desil berpotensi tidak lagi sepenuhnya menggambarkan kondisi terkini.

Karena itu, Susilo menilai desil sebaiknya digunakan sebagai instrumen untuk membantu penyaringan penerima program, bukan sebagai penentu mutlak kondisi ekonomi seseorang.

"Desil sebaiknya tidak dianggap sebagai label mutlak kondisi ekonomi seseorang. Posisi sebuah keluarga dalam kelompok masyarakat memang dapat dilihat melalui desil, tetapi tetap harus dipahami bersama kondisi lainnya. Dengan demikian, desil adalah alat bantu penyaringan, bukan vonis," jelasnya.

Evaluasi dan pembaruan data menjadi penting agar kebijakan bantuan sosial maupun bantuan pendidikan dapat lebih responsif terhadap perubahan kondisi masyarakat. Dengan data yang lebih dinamis dan proses verifikasi yang cepat, penyaluran bantuan diharapkan tetap sesuai dengan kebutuhan warga.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.