Satpol PP Bantul Diminta Perkuat Pencegahan Narkoba dan Tawuran

Harianjogja.com, BANTUL— Upaya menjaga lingkungan sekolah tetap aman dan tertib menjadi perhatian DPRD Bantul. Komisi A DPRD Bantul mendorong Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperkuat langkah pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum), terutama dengan lebih aktif turun ke sekolah.

Dorongan tersebut disampaikan anggota DPRD Bantul Jumakir seiring masih munculnya berbagai persoalan sosial yang melibatkan pelajar. Menurutnya, pencegahan perlu dikedepankan agar potensi gangguan tidak baru ditangani setelah persoalan terjadi.

Jumakir mengatakan penguatan peran Satpol PP menjadi salah satu perhatian Komisi A dalam pembahasan Perubahan APBD Bantul 2026. Ia menilai tugas Satpol PP tidak sebatas melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapi juga mencakup kegiatan sosialisasi dan pencegahan di lapangan.

“Potensi gangguan Trantibum yang melibatkan murid sekolah ini kan cukup besar, sehingga ini harus jadi perhatian dengan mengedepankan antisipasi dan sosialisasi baik itu narkoba, miras dan tawuran," katanya, Sabtu (12/9/2026).

Pencegahan Perlu Menyentuh Sekolah

Bagi DPRD Bantul, pendekatan langsung ke lingkungan sekolah dinilai penting karena pelajar menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapatkan pemahaman sejak dini mengenai berbagai persoalan yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.

Satpol PP dapat turun memberikan sosialisasi mengenai dampak penyalahgunaan narkoba, minuman keras, maupun risiko tawuran. Pendekatan semacam itu juga menjadi ruang bagi petugas untuk berkomunikasi langsung dengan pelajar dan lingkungan sekolah.

Langkah tersebut bukan sekadar dilakukan ketika sudah muncul kasus. Jumakir menekankan pentingnya kegiatan preventif yang berlangsung secara berkelanjutan sehingga potensi gangguan dapat diketahui lebih awal.

Menurutnya, kehadiran Satpol PP di sekolah dan masyarakat juga dapat membuka komunikasi dengan kelompok yang menjadi sasaran pembinaan. Dengan komunikasi yang lebih dekat, potensi persoalan dapat menjadi perhatian sebelum berkembang menjadi gangguan Trantibum.

“Ini yang di Komisi A sudah kami galakkan dan terus ingatkan OPD mitra,” ujarnya.

Dorongan tersebut sejalan dengan kegiatan edukasi yang sebelumnya telah dilakukan Satpol PP Bantul di sejumlah sekolah. Pada 2026, Satpol PP Bantul antara lain menggelar kegiatan peningkatan kapasitas penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah di SMP Negeri 2 Kasihan serta SMP Negeri 2 Imogiri dengan materi yang berkaitan dengan kesadaran hukum, narkoba, minuman beralkohol, dan kenakalan remaja.

Dengan demikian, perhatian DPRD Bantul kali ini menempatkan pencegahan sebagai bagian penting dari fungsi Satpol PP. Bagi lingkungan sekolah dan keluarga, pendekatan tersebut berkaitan langsung dengan upaya menjaga pelajar dari persoalan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban.

Anggaran Perubahan APBD Terbatas

Di tengah dorongan untuk memperkuat kegiatan pencegahan, Jumakir menyebut dukungan anggaran melalui Perubahan APBD Bantul 2026 tidak mengalami penambahan yang signifikan untuk program-program yang bersinggungan dengan Komisi A.

Ia mengatakan pemerintah daerah lebih banyak melakukan pergeseran anggaran serta memanfaatkan sisa anggaran dari kegiatan sebelumnya. Kondisi tersebut membuat ruang untuk menambah anggaran baru menjadi terbatas.

“Tidak ada yang terlalu signifikan, cuma ada pergeseran-pergeseran anggaran. Kalau penambahan anggaran tidak terlalu banyak karena PAD kita juga mepet,” katanya.

Menurut Jumakir, kondisi pendapatan asli daerah (PAD) yang terbatas turut memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam menambah anggaran. Karena itu, anggaran yang sudah tersedia perlu dimanfaatkan agar program yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan Trantibum tetap berjalan.

Keterbatasan tersebut menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program yang membutuhkan kegiatan langsung di lapangan. Meski demikian, Jumakir tetap menilai fungsi Satpol PP penting karena tugasnya bersentuhan langsung dengan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Penguatan kegiatan preventif pun diharapkan tidak hanya berhenti pada penegakan aturan. Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat, termasuk pelajar, menjadi bagian dari upaya membangun kesadaran sejak dini.

Bagi sekolah, pendekatan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya menciptakan lingkungan pendidikan yang tetap tertib. Sementara bagi masyarakat, kehadiran Satpol PP dalam kegiatan pencegahan diharapkan dapat memperkuat komunikasi mengenai potensi gangguan Trantibum di lingkungan masing-masing.

Jumakir menilai upaya tersebut perlu terus dilakukan meskipun ruang penambahan anggaran dalam Perubahan APBD Bantul 2026 terbatas. Pemanfaatan anggaran yang tersedia menjadi penting agar fungsi pencegahan tetap berjalan bersamaan dengan tugas penanganan dan penegakan aturan.

Pada akhirnya, penguatan peran Satpol PP yang didorong DPRD Bantul tidak hanya diarahkan pada tindakan setelah pelanggaran terjadi. Pencegahan melalui sosialisasi dan pendekatan langsung ke sekolah serta masyarakat menjadi bagian yang ingin terus diperkuat Komisi A.

Isu narkoba, minuman keras, dan tawuran menjadi perhatian karena berkaitan dengan lingkungan pelajar. Karena itu, kegiatan pencegahan yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bantul.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.