Dua OPD Bantul Masih Dipimpin Plt, DPRD Minta Segera Diisi

Harianjogja.com, BANTUL—DPRD Kabupaten Bantul meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul segera mengisi sejumlah jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang hingga kini masih kosong dan dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Pengisian jabatan tersebut dinilai penting agar pelaksanaan program pemerintahan pada 2027 berjalan optimal sesuai target yang telah direncanakan.

Saat ini, terdapat dua OPD di lingkungan Pemkab Bantul yang masih dipimpin Plt kepala dinas atau badan. Kedua instansi tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora).

Selain itu, sejumlah jabatan Panewu di beberapa kapanewon juga masih dijalankan oleh pejabat berstatus Plt.

Anggota Komisi A DPRD Bantul, Suwandi, meminta instansi terkait terlebih dahulu memetakan penyebab kekosongan jabatan tersebut. Pemetaan diperlukan untuk mengetahui apakah posisi yang belum terisi disebabkan pejabat sebelumnya mendapat promosi, memasuki masa pensiun, atau karena keterbatasan pegawai yang memenuhi persyaratan.

"Kami sudah koordinasi dengan BKPSDM serta meminta untuk segera diisi beberapa jabatan yang kosong dan sekarang masih diampu oleh Plt," kata Suwandi, Selasa (10/11/2026).

DPRD Minta Pemkab Bantul Petakan Kebutuhan Pejabat

Menurut Suwandi, data mengenai penyebab kekosongan jabatan dapat menjadi dasar bagi Pemkab Bantul dalam menentukan prioritas penataan pejabat. Dengan begitu, pengisian posisi pimpinan OPD tidak sekadar dilakukan untuk memenuhi struktur organisasi, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan masing-masing instansi.

Dia menilai keberadaan pimpinan definitif diperlukan agar roda organisasi di setiap OPD dapat berjalan optimal. Terlebih, menjelang pergantian tahun, setiap instansi harus mempersiapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun berikutnya.

Namun, proses pengisian jabatan harus tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku. Beberapa aspek yang perlu menjadi pertimbangan meliputi kepangkatan, kebutuhan organisasi, serta kapabilitas calon pejabat.

Suwandi mengingatkan agar pengalaman dan rekam jejak seseorang benar-benar sesuai dengan jabatan yang akan dipercayakan kepadanya.

"Prinsip saya tetap, harus berdasarkan the right man in the right place. Jangan kemudian serta-merta hanya sekadar mengisi saja," katanya.

Seleksi Pejabat OPD Bantul Diminta Transparan

Suwandi juga mengingatkan Pemkab Bantul agar tidak melakukan proses rekrutmen pejabat secara sembarangan atau di luar mekanisme yang telah ditentukan. Menurutnya, keputusan yang tidak didasarkan pada kompetensi justru berpotensi merugikan pejabat yang ditunjuk maupun pemerintah daerah.

Dia menilai penempatan seseorang yang tidak memiliki kapabilitas sesuai kebutuhan organisasi dapat menghambat kinerja instansi. Karena itu, setiap tahapan seleksi terbuka nantinya harus dilaksanakan secara cermat.

Suwandi menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul mengenai pengisian jabatan yang masih kosong.

Dia berharap apabila usulan pengisian jabatan telah mendapatkan persetujuan pemerintah pusat dan panitia seleksi sudah dibentuk, proses perekrutan dapat berjalan secara transparan dan optimal.

"Orang yang tidak punya kapabilitas dipasang di satu organisasi itu merugikan yang bersangkutan dan kita sendiri juga rugi. Jadi jika usulan sudah disetujui pusat dan dibentuk panitia seleksi harapan kami ya proses perekrutan dijalankan dengan transparan dan optimal," pungkas dia.

Dengan pengisian jabatan yang mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi, DPRD Bantul berharap kinerja OPD tidak terkendala oleh kekosongan pimpinan. Hal tersebut juga diharapkan mendukung pelaksanaan program Pemkab Bantul pada tahun mendatang agar berjalan sesuai perencanaan dan target.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.