Didesak Cabut Pergub Jaga Warga, Sultan: Kalau Mempersulit Demokrasi, Kami Tinjau
Sultan membuka peluang meninjau Pergub Jaga Warga jika penerapannya menghambat demokrasi dan merugikan masyarakat.
DPRD Kota Jogja./Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Anggaran penanganan kedaruratan bencana di Kota Jogja diminta tidak disamakan dengan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di tengah kebijakan efisiensi anggaran tahun depan. DPRD Kota Jogja menilai kebutuhan dana untuk penanggulangan bencana harus mendapat perlakuan khusus karena menyangkut keselamatan jiwa masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja, Sigit Wicaksono, mengatakan efisiensi anggaran tidak seharusnya mengurangi kesiapan pemerintah dalam menghadapi potensi bencana alam. Terlebih, Kota Jogja memiliki sejumlah ancaman kebencanaan, salah satunya banjir yang perlu diantisipasi menjelang musim hujan.
Menurut Sigit, penganggaran untuk kebutuhan kedaruratan memiliki karakteristik berbeda dibandingkan sektor pemerintahan lainnya. Ketersediaan anggaran harus tetap mempertimbangkan kondisi peralatan, sarana pendukung, serta kemampuan petugas dalam merespons keadaan darurat.
“Kami sudah rakor dengan BPBD. Mitigasi sudah kami siapkan. Early Warning System juga sudah dipasang. Kami prinsip mendukung untuk kesiapsiagaan menjelang musim hujan ini,” kata Sigit dihubungi, Rabu (11/11/2026).
Sigit mengakui kebijakan efisiensi anggaran perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD maupun APBN. Namun, menurutnya, kebutuhan penanganan bencana tidak bisa diperlakukan sama dengan kebutuhan anggaran OPD lainnya.
Ia menekankan kesiapan peralatan menjadi salah satu aspek penting yang harus dijaga. Jangan sampai keterbatasan anggaran menyebabkan peralatan penanggulangan bencana mengalami kerusakan atau tidak dapat digunakan ketika dibutuhkan.
“Bicara darurat ya tidak bisa disamakan. Kami maksimalkan. Jangan sampai peralatan rusak. Kedaruratan membicarakan nyawa,” katanya.
Menurut Sigit, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan kebijakan penganggaran kebencanaan. Efisiensi tidak boleh menghambat kemampuan pemerintah dalam memberikan pertolongan ketika terjadi bencana.
Potensi banjir menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi Pemerintah Kota Jogja. Kondisi geografis wilayah yang dilintasi tiga sungai besar membuat kesiapsiagaan menghadapi musim hujan perlu terus diperhatikan.
Ketiga sungai tersebut adalah Sungai Code, Sungai Gajahwong, dan Sungai Winongo. Keberadaan aliran sungai tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam memperkuat mitigasi dan kesiapan menghadapi kemungkinan bencana banjir.
Sigit mengatakan dukungan terhadap upaya mitigasi harus tetap dipertahankan. Selain memastikan sistem peringatan dini berfungsi, pemerintah juga perlu menjaga kondisi sarana dan peralatan yang digunakan untuk menangani kedaruratan.
Ia menilai kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan besaran anggaran yang tersedia. Kemampuan pemerintah untuk memberikan respons secara cepat ketika terjadi bencana juga harus menjadi perhatian.
Karena itu, kebijakan efisiensi anggaran diharapkan tidak mengurangi kapasitas penanggulangan bencana di Kota Jogja. Terlebih, keterlambatan penanganan maupun tidak berfungsinya peralatan dapat berdampak terhadap keselamatan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, menyampaikan saat ini terdapat 36 Early Warning System (EWS) yang telah terpasang di sejumlah titik di Kota Jogja.
Menurut Hidayat, jumlah perangkat peringatan dini tersebut dinilai sudah mencukupi kebutuhan mitigasi kebencanaan di wilayah Kota Jogja. Dengan demikian, BPBD belum merencanakan penambahan perangkat EWS baru.
“Kami belum ada pemasangan EWS baru. Jumlah 36 itu sudah mencukupi juga,” kata Hidayat.
Keberadaan 36 EWS tersebut menjadi bagian dari sarana mitigasi yang telah dimiliki pemerintah daerah. Di tengah pembahasan efisiensi anggaran, kesiapan perangkat peringatan dini dan peralatan penanganan darurat tetap menjadi perhatian dalam upaya menghadapi potensi bencana di Kota Jogja.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sultan membuka peluang meninjau Pergub Jaga Warga jika penerapannya menghambat demokrasi dan merugikan masyarakat.
Jadwal SIM Keliling Jogja 12 November 2026 berada di Alun-Alun Kidul. Simak jadwal Satpas, SIM MAMI, Drive Thru, dan syarat perpanjangan SIM.
Jadwal SIM Keliling Sleman Kamis 12 November 2026 tersedia di Halaman Parkir Indogrosir. Simak jam layanan serta persyaratannya.
Prabowo mengkritik narasi Indonesia Gelap dan menyinggung pihak yang menyebarkan citra negatif serta aksi pembakaran kantor pemerintah.
SIM Keliling Bantul Kamis 12 November 2026 hadir di Kalurahan Gilangharjo. Cek jadwal, persyaratan, dan biaya perpanjangan SIM.
SIM Keliling Polda DIY Kamis 12 November 2026 hadir di Q Homemart Ringroad Timur. Cek jadwal, syarat, dan biaya perpanjangan SIM.