Pembangunan Gardu Listrik untuk Kawasan Industri Kulonprogo Ditolak Warga

Ilustrasi jaringan PLN - Bisnis/Paulus Tandi Bone
09 November 2018 06:50 WIB Jalu Rahman Dewantara Kulonprogo Share :

Harianjogja.com, KULONPROGO- Rencana pembangunan gardu induk listrik PLN diprotes warga Dusun Bulak, Desa Tuksono, Kecamatan Sentolo. Kekhawatiran akan dampak radiasi dan suara bising yang ditimbulkan dari keberadaan gardu induk menjadi penyebabnya.

Salah satu warga, Dwi Nuryanto mengatakan saat ini warga sudah hidup damai tanpa ada kehadiran gardu induk. Sehingga dikhawatirkan kehadiran gardu ini justru menimbulkan radiasi dan bising. “Lahan itu [untuk pembangunan gardu] juga cukup produkstif, saat kemarau menjadi sawah tadah hujan,” ujarnya, Rabu (7/11/2018).

Selain karena bising dan bahaya radiasi, alasan penolakan warga juga lantaran rencana pembangunan gardu induk tersebut belum disosialisasikan ke warga. Dwi sendiri termasuk dalam 10 warga yang lahannya berbatasan langsung dengan tanah yang dipakai untuk pembangunan gardu induk itu. "Maka dari itu kami menolak [pembangunan gardu induk PLN]," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Dwi, pada Agustus lalu warga pemilik lahan dikumpulkan di Balai Desa Tuksono guna diberikan nilai besaran ganti kerugian. Hanya saja pemanggilan ini terkesan mendadak karena tidak adanya sosialisasi terlebih dahulu soal rencana pembangunan tersebut.

Adapun dalam pertemuan di balai desa, permasalahan ihwal nilai ganti rugi lahan juga muncul. Sebab besaran nilai ganti rugi tidak sama yakni antara Rp230.000 sampai dengan Rp450.000 ribu per meter.

Warga lantas mengirimkan surat keberatan kepada bupati. Kemudian ditembuskan kepada PLN, Inspektorat Daerah, Kejaksaan, BPN, Camat Sentolo dan Desa. Sehingga dari rencana awal yakni, pada 31 Oktober kemarin, proses pembayaran akan dilakukan namun untuk saat ini ditunda.

Sementara itu Camat Sentolo, Widodo mengatakan sosialisasi sebenarnya sudah dilakukan, bahkan dua kali. dalam sosialisasi ini melibatkan tim appraisal, kejaksaan dan juga BPN. Mereka itulah yang menentukan harga ganti rugi. Selain itu yang diundang ada 10 orang, terdiri dari pemilik tanah, ketua RT, RW dan dukuh. “Karena tahap awal jadi hanya pemilik tanah saja, sementara warga ke warga sekitar belum,” ujarnya.

Dikatakan Widodo, sosialisasi kepada warga akan dilakukan pada saat proses penyusunan UKL/IPL. Jika memang ada keberatan warga, sangat mungkin dokumen itu akan direvisi.

Sebelumnya, Manajer PT PLN Area Jogja Eric Rossi Priyono menilai pertumbuhan Kulonprogo yang pesat termasuk di kawasan industri Tuksono, maka PLN menilai perlu dilakukan penambahan gardu listrik. Kebutuhan listrik yang ada saat ini sebesar 20 MW masih dapat disuplai, dari gardu listrik Wates yang sudah ada.

PLN mengaku siap untuk membangun gardu listrik, terlebih lagi, Pemerintah Kulonprogo telah merekomendasikan dan menyiapkan lahan di kecamatan tersebut. Ia menambahkan, PLN sudah melakukan studi kelaikan lokasi. Dan siap mengganti lokasi, apabila lahan yang sedianya digunakan untuk membangun gardu listrik itu, akan menyebabkan alih fungsi lahan.

"Namun pihak Angkasa Pura masih belum mengetahui lokasi power house mereka," kata dia, beberapa waktu lalu.

Manajer PLN Area Wates, Muhammad Yusuf menjelaskan, penambahan gardu tegangan listrik merupakan salah satu langkah yang diambil PLN, untuk mendukung kehadiran bandara baru di Kulonprogo.

Dia menjelaskan pada awalnya, jaringan listrik di Kulonprogo hanya disediakan untuk permukiman, namun saat ini mereka harus mulai memikirkan ketersediaan jaringan dan infrastruktur listrik untuk industri besar. "Investor sudah mulai banyak berdatangan, kami sudah harus gerak cepat," imbuhnya.