30 Tahun Berlalu, Festival Udin Kembali Tagih Keadilan
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
Ilustrasi penduduk miskin./JIBI
Harianjogja.com, BANTUL—Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Bantul akan mengusulkan kepada Kementerian Sosial untuk mencoret 852 kepala keluarga (KK) dari Basis Data Terpadu (BDT) Kemiskinan. Sebab, ratusan kepala keluarga tersebut dianggap sudah mampu dan mandiri setelah mengundurkan diri dari sebagai penerima Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, Dinsos P3A Bantul, Anwar Nur Fahrudin, mengatakan 852 KK yang mengundurkan diri dari penerima PKH itu tersebar di 17 kecamatan. Terbanyak berada di Kecamatan Pundong. Data tersebut terhitung sejak 2018 sampai Juli tahun ini.
Data keluarga yang mengundurkan diri itu sudah muncul dalam musyawarah tingkat desa sebagai dasar untuk perubahan Basis Data Terpadu (BDT) melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG) di Kementerian Sosial.
“Dengan musyawarah desa nanti, keluarga penerima manfaat [keluarga penerima PKH] yang sudah mengundurkan diri akan diusulkan sebagai keluarga sudah mampu,” kata Anwar, saat dihubungi Selasa (23/7/2019).
Menurut Anwar penetapan BDT oleh Kementerian Sosial dilakukan setahun dua kali, sehingga Dinsos P3A bisa mengusulkan perubahan data selama enam bulan sekali. Ia belum bisa memastikan berapa keluarga dari 852 KK yang sudah terhapus dari BDT. “Finalisasi BDT Juli kemarin usulan 2018 baru masuk,” kata Anwar.
Kepala Dinsos P3A Bantul, Didik Warsito, mengatakan penerima PKH yang mengundurkan diri tersebut sudah tidak menerima PKH lagi meski belum terhapuskan dari data BDT, namun
Menurut dia, di Bantul terdapat 64.952 penerima PKH dan 93.960 penerima bantuan pangan nontunai.
“Semua data kemiskinan ditetapkan Kementerian Sosial. Kami hanya memilah mana warga miskin dan rawan miskin,” kata Didik.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Peringatan yang berlangsung sejak Rabu (13/8/2026) hingga Sabtu (15/8/2026) ini menjadi ruang untuk terus menagih keadilan atas kasus Udin, yang telah mangkrak
Bupati Magelang Grengseng Pamuji meminta ASN meninggalkan kebiasaan lama dan memperkuat target pembangunan, termasuk kemiskinan dan pengangguran.
Dinkes Kota Jogja mencatat 41 kasus baru HIV hingga triwulan II 2026, turun dibandingkan 118 kasus pada 2024 dan 98 kasus pada 2025.
Pemkab Sleman dan Klaten menyepakati pembagian PBJT Candi Prambanan untuk mengoptimalkan PAD dan pengembangan kawasan wisata.
Lomba menyanyi Manunggal Fair Kulonprogo batal mendadak. Peserta kecewa karena sudah datang dan menyiapkan penampilan.
Biaya Haji 2027 berpotensi naik. Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf menyebut kenaikan harga avtur dan situasi geopolitik jadi pertimbangan.