PAD Moncer, DPRD Minta Jalan Jalur Wisata di Gunungkidul Diperbaiki
PAD wisata Gunungkidul direncanakan naik Rp21 miliar. DPRD meminta perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata digencarkan.
Wisatawan bermain di pesisir Pantai Watukodok, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari, Minggu (1/9/2019)./Harian Jogja-David Krniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kawasan Pantai Watukodok, Desa Kemadang, Kecamatan Tanjungsari belum sepenuhnya terlepas dari konflik. Potensi perseteruan antara warga dan investor masih bisa muncul setiap saat.
Ketua Paguyuban Kawula Pesisir Mataram (PKPM), Sumarno, mengakui saat ini kondisi di Pantai Watukodok sudah kondusif. Upaya pengembangan sektor kepariwisataan juga berjalan dengan baik karena jumlah pengunjung terus meningkat.
Menurut dia, kondisi sekarang berbeda dengan yang terjadi di 2015, di mana ada perseteruan antara warga dan calon investor. Saat itu investor ingin menggusur warga yang membuka usaha di kawasan Pantai Watukodok. “Konflik terjadi beberapa tahun lalu, kalau saat ini kondisinya sudah lebih baik,” katanya, Senin (2/9).
Meski demikian, Sumarno menyadari potensi konflik belum sepenuhnya padam. Potensi itu masih dapat muncul sewaktu-waktu. Hal ini tidak lepas dari rencana investor yang ingin membangun sisi barat Bukit Watukodok atau biasa disebut Pantai Sanglen. “Investor berencana membangun di Pantai Sanglen,” katanya.
Menurut dia, potensi masalah dapat muncul karena di kawasan Pantai Sanglen sudah ada beberapa lapak pedagang untuk berjualan. “Dengan Watukodok hanya dipisahkan bukit. Kalau benar dibangun dan dibuat tembok maka akses hanya satu pintu dan itu dikuasai investor sehingga warga terkena dampaknya,” tuturnya.
Sumarno berharap masalah itu diantisipasi sehingga tidak meruncing dan konflik bisa diredam. “Jangan seperti yang terjadi di Pantai Parangracuk di mana warga tidak bisa lagi berusaha. Pemerintah harus bisa bijak dengan memberikan kesempatan warga berusaha,” katanya.
Hal tak jauh berbeda diungkapkan oleh Rugiyati, salah seorang pedagang di kawasan Pantai Watukodok. Menurut dia, keberadaan pariwisata harus benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. “Jangan semua diberikan ke investor karena nanti warga hanya jadi penonton di wilayahnya sendiri,” katanya.
Rugiyanti berharap potensi konflik harus diredam sehingga tidak menganggu pengembangan. “Saya masih ingat di 2015 lalu [saat konflik di Watukodok terjadi], warga sampai meninggalkan pekerjaan untuk aksi melawan investor yang akan membangun,” katanya.
Kepala Bidang Pengembangan Produk Wisata Dinas Pariwisata Gunungkidul, Supartono, mengatakan potensi konflik di kawasan wisata masih mungkin terjadi. Hal ini terlihat di beberapa destinasi yang muncul permasalahan. Menurut dia, untuk menyelesaikan dilakukan mediasi antara pihak-pihak yang bermasalah. "Kami memperkuat koordinasi baik dengan pelaku usaha, pemerintah desa hingga jajaran forkompida," kata Supartono.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD wisata Gunungkidul direncanakan naik Rp21 miliar. DPRD meminta perbaikan akses jalan menuju destinasi wisata digencarkan.
Menteri LH Jumhur Hidayat menegaskan pasar karbon Indonesia harus berbasis aksi iklim nyata, bukti kredibel, dan tata kelola berintegritas.
DPRD DIY meminta SPPG penyebab keracunan MBG ditutup permanen. Sebanyak 14 SPPG di DIY kini mendapat sanksi suspend.
Wapres Gibran mendorong inovasi mahasiswa ITB terus dikembangkan agar berdampak lebih luas dan terhubung dengan kebutuhan industri.
Pakar Vulkanologi UGM Prof. Agung Harijoko menjelaskan enam gunung api aktif bersamaan merupakan fenomena alami dalam proses geologi.
Malone Lam, pemuda Singapura 22 tahun, mengaku bersalah dalam kasus pencurian kripto US$245 juta dan menjalani gaya hidup mewah.