Penyerapan Anggaran Pembangunan di Gunungkidul Terendah se-DIY

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Wakil Bupati Gunungkidul, Immawan Wahyudi, menilai penyerapan anggaran di Pemkab belum sesuai harapan. Hal ini terlihat dalam rapat koordinasi dengan Pemda DIY yang digelar Kamis (24/10/2019). Di DIY, Gunungkidul menjadi daerah yang memiliki penyerapan paling rendah.

“Saya tidak menyebut angka, tapi dari hasil koordinasi kinerja di triwulan ketiga 2019, capaian Pemkab Gunungkidul masih ketinggalan dengan daerah lain,” kata Immawan kepada wartawan, Rabu (30/10/2019).

Menurut dia, penyerapan yang belum optimal ini harus diperbaiki karena terus terjadi setiap tahun. Padahal, kata Immawan, di triwulan pertama Pemkab Gunungkidul sempat mendapatkan penghargaan dengan kinerja terbaik karena penyerapan anggaran yang dimiliki bisa sesuai dengan perencanaan. “Tapi malah turun dan hingga triwulan ketiga 2019 malah memiliki penyerapan yang terendah. Jadi hal seperti itu harus diubah sehingga konsistensi dalam pelaksanaan bisa dilakukan sehingga penyerapan dapat maksimal,” tuturnya.

Ia menjelaskan adanya output yang tidak sesuai target menandakan adanya ketidaksinkronan antara perencanaan dengan pelaksanaan. Dia tidak menampik antara rencana dengan pelaksanaan tidak bisa persis 100%, tetapi paling tidak defisiasinya tidak boleh lebih dari 15%. “Kalau lebih dari 15 persen, maka ada yang kurang benar. Masalah ini tidak hanya ditekankan oleh Gubernur DIY Sri Sultan HB X, Wakil Gubernur juga memberikan penekanan agar penyerapan anggaran di Gunungkidul bisa lebih dioptimalkan,” katanya.

Immawan berharap konsistensi dalam pelaksanaan program kegiatan, baik fisik maupun nonfisik harus dilakukan sehingga penyerapannya dapat maksimal. “Jangan mepet-mepet di akhir tahun karena bisa berpengaruh terhadap hasil pelaksanaan kegiatan. Ke depan penyerapan seperti ini harus diubah dan mulai dikerjakan lebih awal,” ujar Immawan.

Ketua Komisi C DPRD Gunungkidul, Demas Kursiswanto, mengatakan jajarannya berkomitmen membantu dalam pengawasan program kegiatan yang menyangkut pembangunan fisik yang dilakukan Pemkab. Menurut dia, fungsi pengawasan merupakan salah satu tugas yang dimiliki oleh anggota Dewan. “Untuk memastikan pengerjaan proyek kami siap melakukan sidak dengan turun ke lapangan,” katanya.

Demas menjelaskan, waktu efektif pelaksaaan kegiatan tidak lama lagi karena sudah memasuki akhir tahun. Oleh karena itu, sejumlah proyek yang dimiliki Pemkab harus segera diselesaikan sehingga tidak ada yang molor pengerjaannya. “Ya paling penting tidak hanya molor, tapi kualitas pengerjaannya juga harus dijaga,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.