Job Fair Gunungkidul Buka 5.000 Lowongan 32 Perusahaan, Cek di Sini
Job Fair Gunungkidul 2026 membuka lebih dari 5.000 lowongan kerja dari 32 perusahaan. Pencari kerja bisa melamar langsung secara gratis.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Penyaluran bantuan sosial di tengah pandemi corona menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat. Hal ini disebabkan karena data penerima yang dinilai tidak tepat sasaran.
Data penerima yang tidak tepat sasaran salah satunya terlihat di Desa Pacarejo, Semanu. Kepala Desa Pacarejo, Suhadi mengatakan, ada banyak bantuan disalurkan ke masyaraat, mulai dari yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Provinsi hingga penyaluran melalui dana desa.
Khusus untuk penyaluran dari Pemerintah Pusat berupa bantuan sosial tunai (BST) dan Jaring Perlindungan Sosial dari provinsi, pihak desa tidak memiliki kewenangan karena hanya menerima data penerima. Permasalahan muncul saat data yang digunakan merupakan data lama sehingga bantuan banyak yang tidak tepat sasaran. “Ternyatanya data berasal pendataan di 2015. Jadi, salah sasarannya sangat tinggi karena warga yang harusnya tidak menerima malah dapat. Sedang yang pantas menerima tidak dapat,” katanya kepada wartawan, Kamis (21/5/2020).
Disinggung mengenai ketidaktepatan sasaran, Suhadi mengakui kondisi ini menimbulkan kecemburuan di masyarakat. Bahkan ia mengaku sudah menerima keluhan dari warga terkait dengan bantuan yang tidak tepat sasaran. “Rumah saya jadi tempat mengadu. Total hingga sekarang sudah ada 100 warga yang mengadu ke saya perihal penyaluran bantuan,” katanya.
Menurut dia, keluhan yang disampaikan warga sangatlah beralasan. Hal ini dikarenakan di saat hampir bersamaan ada mendapatkan BST sebesar Rp600.000. di sisi lain ada warga yang sudah mendapatkan paket sembako, tapi masih mendapatkan bantuan tunai dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp400.000. “Yang tidak dapat pasti mengeluh dan itu wajar,” ungkapnya.
Guna menyiasati permasalahan ini agar kecemburuan tidak semakin meruncing, Suhadi mengaku sudah meninstruksikan ke perangkat desa agar menyosialisasikan bagi warga yang mampu tapi terdata sebagai penerima bantuan untuk tidak menerimanya. Imbauan ini pun terhitung efektif karena hingga Kamis siang sudah ada 52 warga yang mengembalikan undangan pencairan bantuan.
“Masih kami tahan dan nanti akan dikomunikasikan dengan dinas sosial agar bisa dialihkan ke warga yang lebih membutuhkan,” katanya.
Keluhan terkait dengan bantuan juga disuarakan oleh Heru Wistono, salah seorang warga Desa Karangtengah, Wonosari. Menurut dia, di desanya banyak warga yang mampu malah mendapatkan bantuan. Sedangkan di sisi lain, warga dengan penghasilan lebih rendah tidak menerima bantuan. “Jelas ada kecemburuan di masyarakat,” katanya.
Dia mengakui, sudah meminta klarifikasi ke kepala dusun atau perangkat desa, namun tidak ada jawaban pasti. “Harapannya agar bisa diperbaiki sehingga warga yang berhak menerima bisa mendapatkan bantuan sehingga dapat tepat sasaran,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Job Fair Gunungkidul 2026 membuka lebih dari 5.000 lowongan kerja dari 32 perusahaan. Pencari kerja bisa melamar langsung secara gratis.
Polisi memastikan pelaku ledakan bom rakitan di MAN 3 Padang bukan bagian dari jaringan terorisme. Motif diduga berkaitan dengan perundungan yang dialami pelaku
Pemerintah membuka peluang penurunan harga Pertamax jika harga minyak dunia terus turun. BBM subsidi dipastikan tidak mengalami kenaikan harga.
Piala Dunia 2026 mencetak rekor pendapatan FIFA hingga Rp269 triliun. Harga tiket final bahkan sempat menyentuh Rp41 miliar per lembar.
SPMB SNT 2026 dibuka 21-24 Juli! Kuota 80 siswa per sekolah. 10 perbedaan SNT vs sekolah negeri: pusat, kurikulum 3 lapis, STEAMS, fasilitas internasional.
Kemarau panjang di Bantul menyebabkan kolam ikan mengering. Pembudidaya menghentikan produksi akibat minimnya pasokan air selama lebih dari dua bulan.