KPU Tunggu Distribusi APD, Verifikasi Faktual Dipastikan Molor

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL– Pelaksanaan verifikasi faktual berkas bakal pasangan calon (bapaslon) perseorangan mundur dari jadwal yang telah ditentukan. KPU Gunungkidul beralasan molornya jadwal karena masih menunggu distribusi alat pelindung diri (APD) kepada petugas PPS di tingkat kalurahan.

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani, mengatakan tahapan verifikasi faktual berkas bapaslon independen sudah dimulai sejak Rabu (24/6) hingga 12 Juli mendatang. Rencananya verifikasi di Gunungkidul mulai dilaksanakan pada Sabtu (27/6) hari ini. Meski demikian, rencana ini mundur hingga Senin (29/6). “Mundur dua hari,” kata Hani, Jumat (26/6/2020).

Menurut dia, mundurnya jadwal verifikasi faktual karena KPU masih menyiapkan APD untuk petugas lapangan. Sesuai dengan perubahan tahapan pilkada, pelaksanaan harus mematuhi protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan penyebaran virus Corona di tengah penyelenggaraan pilkada. “Petugas verifikasi dilengkapi dengan APD mulai dari masker, sarung tangan, hand sanitizer hingga pelindung wajah. Kami juga mengupayakan rapid test untuk petugas sebelum turun ke lapangan,” kata Hani.

Hani menuturkan jajarannya sudah mengadakan APD. Untuk saat ini masih proses pengemasan sebelum didistribusikan ke petugas PPS di tingkat kalurahan. Ia menargetkan kebutuhan APD sudah didistribusikan sebelum proses verifikasi faktual dilaksanakan. “Saat ini masih diproses, tetapi sebagian kapanewon sudah menerima pengiriman APD. Nantinya alat pelindung ini didistribusikan ke kalurahan,” katanya.

Untuk pelaksanaan verifikasi, KPU sudah menambah 35 petugas verifikator. Rencananya di setiap kalurahan ada enam petugas yang terdiri dari tiga anggota PPS dan tiga petugas lain yang berasal dari staf. “Kami optimistis dapat menyelesaikan berkas milik dua bapaslon yang berniat maju dari jalur perseorangan. Apabila sehari bisa menyelesaikan minimal 20 berkas, maka bisa selesai tepat waktu,” katanya.

Anggota Bawaslu Gunungkidul, Rosita, mengatakan jajarannya siap mengawasi jalannya verifikasi faktual yang dilaksanakan tim dari KPU. Namun karena keterbatasan personel, maka pengawasan dilaksanakan secara sampel di daerah-daerah yang masuk kategori rawan. “Sudah kami petakan dan nanti kami sampling,” katanya.

Untuk memperlancar verifikasi, tim dari bapaslon diminta menghadirkan tim pendamping guna mengakomodasi warga yang belum bisa ditemui saat verifikasi berlangsung. “Waktunya mepet. Jadi, harus ada koordinasi salah satunya memastikan warga pendukung bisa ditemui. Nah ini jadi tugas dari tim pendamping untuk menjembataninya,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.