Pengolahan Sampah Tambakboyo Ditolak Warga, Pemkab Sleman Lirik Minggir & Prambanan

Harianjogja.com, SLEMAN—Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman membangun Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Dusun Tambakboyo, Condongcatur, Kepanewon Depok, batal. Sebab, warga di sekitar lokasi menolak rencana tersebut.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman Dwi Anta Sudibya mengatakan masyarakat di sekitar lokasi menolak rencana pembangunan TPST di Tambakboyo. Padahal, DLH sudah melakukan dua kali pertemuan dengan warga sebelum muncul penolakan.

BACA JUGA: UMY Sudah Mulai Kuliah Tatap Muka, Ini Ketentuannya

"Pertemuan dengan warga sudah dilakukan tetapi belum ada titik temu. Karena warga menolak, kami harus mencari lokasi alternatif lainnya. Karena di Sleman tengah [Tambakboyo] ditolak, alternatifnya nanti di Sleman Barat dan Timur," katanya, Selasa (15/9/2020).

Di Sleman Barat, lokasi yang menjadi calon pembangunan TPST berada di wilayah Minggir sementara di Sleman Timur calon lokasinya di wilayah Prambanan. Untuk Prambanan, pilihannya lokasinya berada di Kalurahan Sumberharjo atau Wukirharjo. "Untuk Sleman Barat, masih dilakukan penjajakan. Sudah ada Tim DLH yang melakukan penjajakan ke lokasi. Cuma sampai saat ini belum ada yang deal," katanya.

BACA JUGA: Muncul Wisata ala Jepang di Tepi Sungai Opak Bantul & Kini Viral

Pemkab, katanya, bergerak cepat mencari lokasi lain pembangunan TPST karena dana pembangunan sebesar Rp28 miliar sudah dianggarkan oleh APBN pada tahun depan. "Sebenarnya semua persyaratan sudah dilengkapi. Anggaran [APBN] sudah dialokasikan, hanya tinggal masalah lokasi," kata Dwi.

Pemkab tidak mempersoalkan reaksi penolakan warga terhadap pembangunan TPST di Tambakboyo tersebut. Pemkab menyadari TPST Tambakboyo berada di tengah permukiman.

BACA JUGA: Tak Pakai Masker di Kulonprogo, Puluhan Orang Diberi Sanksi Kerja Sosial

Terpisah, Kepala Kalurahan Condongcatur Reno Candra Sangaji mengakui rencana pembangunan TPST Tambakboyo urung dilakukan karena warga keberatan. “Kami juga tidak bisa memaksakan kehendak," ujarnya.

Pemkab Sleman sebelumnya juga pernah merencanakan pembangunan TPST di Kalurahan Madurejo, Prambanan. Sama halnya di Tambakboyo, rencana pembangunan TPST di Madurejo juga kandas karena ditolak oleh warga.

BACA JUGA: Ratusan Koperasi di Bantul Terdampak Pandemi

Berkaca dari pengalaman itu, DLH pun menyiapkan strategi untuk meyakinkan warga. "Nanti kalau lokasinya sudah disetujui, kami akan mengajak masyarakat untuk studi banding ke TPST yang sudah menerapkan teknologi, seperti di Bandung," kata Dwi.

Biaya studi banding, katanya, sudah dimasukkan dalam anggaran APBD Perubahan Sleman tahun ini. Hal itu dilakukan agar wawasan masyarakat di sekitar TPST bisa lebih luas dan tidak hanya membayangkan kondisi TPA Piyungan.  

BACA JUGA: Begini Kondisi Ruang Perawatan Pasien Covid-19 di Gunungkidul

Kebutuhan TPST tersebut sangat mendesak jika melihat kondisi TPA Piyungan saat ini. Menurutnya, volume sampah di TPA Piyungan saat ini sudah melebihi kapasitas. "Dan Pemkab hanya bisa membangun TPST dengan mengandalkan dana dari pusat, APBN," katanya.

Meskipun belum mampu menyelesaikan permasalahan over kapasitas di TPA Piyungan, setidaknya TPST di Sleman bisa mengurangi beban volume sampah di lokasi tersebut.

"Kapasitas TPST di Sleman nanti untuk tahap pertama baru 60 ton sampah per hari dan tahap kedua dibangun sampai dengan 140 ton per hari. Kapasitas itu masih kecil dibandingkan produksi sampah harian di Sleman yang mencapai 600 ton," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.