Komnas HAM Olah TKP Aksi 10 November, Telusuri Dugaan Aparat Masuk UGM
Komnas HAM menelusuri pergerakan massa aksi 10 November dari Kantor DPRD DIY hingga Bundaran UGM, termasuk dugaan penggunaan gas air mata.
Sejumlah nelayan menghitung hasil tangkapan bersama pengepul ikan./Harian Jogja-Uli Febriarni
Harianjogja.com, KRETEK - Kabar akan berdirinya kembali Dinas Kelautan dan Perikanan disambut positif oleh Pemerintah Kalurahan para nelayan di Parangtritis. Kalurahan Parangtritis menilai kembali berdirinya dinas tersebut akan memangkas birokrasi para nelayan.
Lurah Parangtritis, Bantul Topo menuturkan adanya Dinas Kelautan dan Perikanan akan membuat informasi dari dan ke nelayan akan lebih cepat sampai. "Prosesnya jadi lebih cepat. Tidak melalui dua tahapan, tapi satu tahapan sudah selesai karena punya kepala dinas sendiri," tuturnya Minggu (4/4/2021).
"Kalau tidak berdiri sendiri kan harus Ke Kabid Kelautan dan Perikanan, baru masuk Kepala Dinas. Besok kalau berdiri sendiri kan jadi lebih cepat. Aspirasi nelayan bisa segera ditangkap dan bisa direalisasi," imbuhnya.
BACA JUGA : Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul Dihidupkan Lagi
Meski dirasa lebih lama, Topo tak menampik kerja dinas yang digabung sekarang sebenarnya juga baik. "Sekarang kan dari Kabid Keluatan dan Perikanan, baru ke Kepala Dinas, kan agak lama. Walaupun kemarin kerjaan semuanya baik," katanya.
"Pemisahan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pertanian dan Pangan itu dampaknya baik. Istilahnya itu tahapannya berkurang," ungkapnya.
Sebelumnya Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih menuturkan rencana pemisahan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pertanian dan Pangan masih terus dikaji. "Ini sedang dalam kajian, karena potensi lokal kita laut. Sementara dalam misi kita hari ini pendayagunaan potensi lokal itu harus dikedepankan," ujarnya.
BACA JUGA : Perikanan Bantul Fokus pada 3 Jenis Ikan Ini
Namun Halim menegaskan implementasi wacana tersebut paling cepat akan terjadi pada triwulan ketiga. "Agar pengelolaan pesisir laut, tambak dan perikanan yang ada di Bantul itu optimal, maka Dinas Kelautan dan Perikanan itu akan kita hidupkan. Target mungkin triwulan ketiga tahun ini [aktif]," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Komnas HAM menelusuri pergerakan massa aksi 10 November dari Kantor DPRD DIY hingga Bundaran UGM, termasuk dugaan penggunaan gas air mata.
Kepala BGN Sudaryono sidak SPPG di Bogor dan meminta dapur MBG mengutamakan kualitas makanan serta keamanan pangan.
Pemprov Jawa Barat menawarkan 135 proyek investasi senilai Rp336 triliun melalui WJIS 2026, mencakup pertanian hingga hilirisasi.
Pemkab Gunungkidul mulai memproses perpanjangan kontrak PPPK Penuh Waktu untuk masa kerja lima tahun. Sebanyak 900 PPPK Guru menyusul pada 2027.
Bareskrim telah memeriksa 59 saksi dalam kasus dugaan makar terhadap Prabowo. Empat di antaranya terkait perkara penyadapan ilegal.
Panen raya cabai di Trisik, Kulon Progo, menghasilkan sekitar 34 ton sehari dengan nilai transaksi Rp1,1 miliar dan harga stabil.