Bayar Rp50.000 Sehari, Ini Alasan Orang Tua Titip Bayi di Bidan Pakem
Polisi mengungkap tarif day care ilegal di Pakem Sleman mencapai Rp50 ribu per hari. Orang tua mengaku menitipkan bayi karena sibuk bekerja.
Perahu nelayan diparkir di kawasan Pantai Depok/Harian Jogja-Dokumen
Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih bakal menghidupkan kembali Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Rencananya, dinas yang kini bergabung dengan Dinas Pertanian dan Pangan tersebut akan berdiri sendiri sekitar pertengahan tahun.
Halim menyatakan saat ini wacana pemisahan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pertanian dan Pangan masih terus dikaji. "Masih terus dikaji, karena potensi lokal di Bantul salah satunya laut sangat banyak, sementara dalam misi kami pendayagunakan potensi lokal harus dikedepankan," ujarnya, Rabu (31/3/2021).
Menurut Halim, DKP paling cepat mulai aktif di triwulan ketiga 2021. "Agar pengelolaan pesisir laut, tambak dan perikanan yang ada di Bantul itu optimal, maka DKP harus hidupkan," kata Halim.
Ketua DPC HNSI Bantul, Suyanto mengatakan perhatian pemerintah terhadap nelayan saat ini sangat minim menyusul hilangnya DKP di Bantul. "Setelah DKP berdiri sendiri, dengan sendirinya perhatian pemerintah akan lebih terfokus ke nelayan, sehingga bantuan juga mudah diakses," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Polisi mengungkap tarif day care ilegal di Pakem Sleman mencapai Rp50 ribu per hari. Orang tua mengaku menitipkan bayi karena sibuk bekerja.
Perdagangan hewan kurban Bantul naik jelang Iduladha 2026, omzet pedagang diprediksi tumbuh hingga 40 persen.
BRIN kembangkan pelat karet RCP untuk perlintasan KA, inovasi baru tingkatkan keselamatan dan kurangi risiko kecelakaan.
Prediksi Malut United vs Persita di Super League 2026, tuan rumah diunggulkan menang berkat lini depan tajam.
Budi Waljiman menyerahkan bantuan gamelan Suara Madhura untuk SMA Bosa Jogja guna memperkuat pelestarian budaya Jawa di sekolah.
Prabowo tegas minta BPKP tetap periksa pejabat yang diduga menyimpang tanpa melihat kedekatan dengan dirinya.