Buntut Komentar Perawat Nirempati, RSA UGM Perketat Etika Medsos
Buntut komentar nirempati perawat di media sosial, RSA UGM menggencarkan sosialisasi kode etik dan menonaktifkan perawat berinisial DPA.
Perahu nelayan diparkir di kawasan Pantai Depok/Harian Jogja-Dokumen
Harianjogja.com, BANTUL—Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih bakal menghidupkan kembali Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Rencananya, dinas yang kini bergabung dengan Dinas Pertanian dan Pangan tersebut akan berdiri sendiri sekitar pertengahan tahun.
Halim menyatakan saat ini wacana pemisahan Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Dinas Pertanian dan Pangan masih terus dikaji. "Masih terus dikaji, karena potensi lokal di Bantul salah satunya laut sangat banyak, sementara dalam misi kami pendayagunakan potensi lokal harus dikedepankan," ujarnya, Rabu (31/3/2021).
Menurut Halim, DKP paling cepat mulai aktif di triwulan ketiga 2021. "Agar pengelolaan pesisir laut, tambak dan perikanan yang ada di Bantul itu optimal, maka DKP harus hidupkan," kata Halim.
Ketua DPC HNSI Bantul, Suyanto mengatakan perhatian pemerintah terhadap nelayan saat ini sangat minim menyusul hilangnya DKP di Bantul. "Setelah DKP berdiri sendiri, dengan sendirinya perhatian pemerintah akan lebih terfokus ke nelayan, sehingga bantuan juga mudah diakses," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Buntut komentar nirempati perawat di media sosial, RSA UGM menggencarkan sosialisasi kode etik dan menonaktifkan perawat berinisial DPA.
Wacana pembatasan BBM subsidi untuk desil 9-10 berpotensi berdampak pada 51 juta warga kelas menengah dan calon kelas menengah.
Kejagung memastikan kasus transfer pricing PT Toba Pulp Lestari berbeda dari laporan Purbaya Yudhi Sadewa dan rugikan negara Rp2 triliun.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.