PAD Wisata Gunungkidul Lampaui Target, Evaluasi Jadi Sorotan
PAD wisata Gunungkidul melampaui target pada semester I 2026. Pemda fokus membenahi retribusi, akses jalan, dan pelayanan wisata.
Ilustrasi THR./JIBI
Harianjogja.com, WONOSARI – Pemkab Gunungkidul mencairkan gaji ke-14 atau Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp37,3 miliar bagi aparatUR sipil negara (ASN), Rabu (5/5/2021). Jumlah ini lebih besar dibandingkan pencairan di tahun lalu yang nominalnya mencapai Rp36,7 miliar.
Kepala Badan Keuagan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Saptoyo mengatakan, THR atau gaji ke-14 pegawai di lingkup pemkab sudah mulai dicairkan. Adapun pencairan mengacu pada Peraturan Pemerintah No.63/2021. Sesuai dengan peraturan ini, pemberian tambahan gaji ini tidak memuat tunjangan kinerja.
BACA JUGA : Catat! THR PNS Cair H-10 Idulfitri
“Seluruh pegawai mendapatkan tambahan gaji ini, tapi tidak ada besaran yang berasal dari tunjangan kinerja,” kata Saptoyo, Rabu (5/5/2021).
Total anggaran yang dikeluarkan membayar THR di lingkup pemkab mencapai Rp37,3 miliar. Ia tidak menampik, jumlah ini lebih banyak karena kepala daerah, pejabat eselon II dan anggota DPRD kembali mendapatkan gaji ini, setelah di 2020 tidak mendapatkan fasilitas ini.
Hal itu pun berpengaruh terhadap anggaran yang dikeluarkan. Terlebih lagi, pemkab juga harus menanggung gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). “Tahun lalu untuk gaji ke-14, BKAD mengeluarkan anggaran Rp36,7 miliar. Untnuk sekarag naik menjadi Rp37,3 miliar,” katanya.
Tak Ada Masalah
Pencairan THR tidak hanya berlaku untuk pegawai di lingkup pemerintahan, namun sektor swasta juga mendapatkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Gunungkidul mendata ada 39 perusahaan di Gunungkidul. seluruhnya pun berkomitmen untuk membayar THR tepat waktu.
BACA JUGA : Puluhan Aduan Soal THR Sudah Masuk ke Disnakertrans DIY
Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Disnakertrans Gunungkidul, Ahsan Jihadan mengatakan, pihaknya sudah melakukan pemantauan berkaitan dengan rencana pembayaran THR oleh pengusaha. “Tidak ada yang keberatan dan 39 perusahaan yang ada siap mencairkan THR,” kataya.
Meski demikian, potensi terhadap permasalahan pembayaran THR tetap ada. Oleh karenannya, Disnakertrans Gunungkidul membuka posko pengaduan mulai H-7 sampai H+7 lebaran.
“Kalau memang ada masalah silahkan buat laporan resmi untuk tindaklanjut,” katanya.
Ia menambahkan pemberian THR sudah diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No.M/6/HK.04/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Aturan ini juga sudah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bupati No.451/1796.
“Untuk pemberian diberikan sekali dan tidak boleh dicicil,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
PAD wisata Gunungkidul melampaui target pada semester I 2026. Pemda fokus membenahi retribusi, akses jalan, dan pelayanan wisata.
Sebanyak 25.000 Koperasi Desa Merah Putih ditargetkan mulai beroperasi pada Agustus-September 2026 dengan dukungan penuh seluruh kementerian dan lembaga.
Prevalensi stunting di Kota Jogja turun menjadi 8,27 persen pada 2026. Kemantren Kotagede masih mencatat angka stunting tertinggi.
Satpol PP Bantul berhasil mengungkap lokasi yang diduga menjadi tempat produksi miras oplosan di Kalurahan Sabdodadi
Kasus kekerasan anak di Gunungkidul mencapai 50 kasus hingga Juli 2026. Dinas Sosial P3A memperkuat upaya pencegahan di masyarakat dan sekolah.
KPK menyita Toyota Alphard milik Bupati Lombok Barat nonaktif Lalu Ahmad Zaini yang diduga diterima dari pihak swasta terkait proyek di PT Air Minum Giri Menang