Sentra Kulit Manding Bantul Sepi Pembeli, Perajin Terdesak Toko Online
Sentra kerajinan kulit Manding, Bantul, sepi pembeli. Perajin menghadapi persaingan toko online dan keluhan konsumen soal kualitas produk.
Suasana sejumlah RTHP di Kelurahan Brontokusuman. /Ist.
Harianjogja.com, MERGANGSAN - Kelurahan Brontokusuman bakal mendapat satu Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) lagi untuk mewujudkan daerah layak anak. Total bakal ada lima RTHP yang berada di kelurahan itu demi mewujudkan daerah yang nyaman untuk anak bermain dan berinteraksi.
Lurah Brontokusuman, Maryanto mengatakan, saat ini telah ada empat RTHP di kelurahan setempat. Pihaknya bakal mendapat satu RTHP lagi dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja dalam waktu dekat.
BACA JUGA : Kota Jogja Tambah 12 Kampung Ramah Anak di 2019
"Kemarin sudah tahap pengadaan tanah. Tapi kami belum tahu dibangun kapan, karena masih dalam suasana pandemi," katanya, Senin (12/7/2021).
Maryanto mengungkapkan, terbatasnya ruang publik atau tempat bermain anak membuat masyarakat meminta agar RTHP diperbanyak. Sehingga lewat LPMK, pihaknya mengusulkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Jogja untuk membangun.
"Sangat bermanfaat bagi ruang interaksi anak dan keluarga. Mereka bisa bermain dan sekaligus belajar disana," ungkap dia.
RTHP itu memiliki luas 600m², tanah milik Pemerintah Kota Jogja ini dibangun sebagai RTHP dengan konsep ramah anak dan difabel. RTHP ini dilengkapi adanya mainan playground, ayunan, jungkat jungkit, dan jalan untuk difabel, tempat jalan refleksi, tempat duduk taman dan gazebo, kamar mandi dan beberapa tanaman perindang.
BACA JUGA : HARI ANAK NASIONAL : 5 Kampung di Jogja Ajukan
"Kami berharap agar masyarakat dapat menikmati fasilitas yang ada di RTHP agar bisa berinteraksi dan juga bermain di tengah minimnya fasilitas ruang publik," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sentra kerajinan kulit Manding, Bantul, sepi pembeli. Perajin menghadapi persaingan toko online dan keluhan konsumen soal kualitas produk.
DLH Gunungkidul menghentikan program pakan monyet ekor panjang pada 2027 karena dinilai tak efektif mencegah konflik dengan warga.
DJP mencatat 5.600 wajib pajak masuk cakupan pajak minimum global dengan tarif 15%. Pemerintah menghadapi tantangan penerimaan dan daya saing investasi.
BGN menginvestigasi dugaan penganiayaan di KPPG Bogor dan menyiapkan sidang etik kepegawaian terhadap terduga pelaku berinisial GD.
Generasi muda Gunungkidul diajak peduli kesehatan jiwa melalui Ruang Cerita Orang Muda. Pemkab juga menggandeng 11 mahasiswa UGM untuk layanan konseling.
Protes biaya hidup di Prancis pada 17 Oktober 2026 dilaporkan berujung kerusuhan. Sekitar 1.200 orang ditangkap menurut naskah sumber.