Puluhan Kalurahan di Bantul Mulai Ajukan Proposal Danais untuk Covid-19

Harianjogja.com, BANTUL - Sebanyak 70 kalurahan di Bantul dipastikan mengajukan proposal kegiatan Pemda DIY terkait dengan rencana pencairan anggaran yang bersumber dari Dana Keistimewaan senilai Rp50 juta per kalurahan. Rencananya, anggaran tersebut akan digunakan oleh kalurahan untuk mendukung penanganan dan sejumlah pelatihan penanganan Covid-19.

“Tinggal lima kalurahan [di Bantul] yang belum mengajukan. Pengajuan langsung ke provinsi. Dalam proposal yang diajukan juga ada rincian RAB [Rencana Anggaran Belanja], sekarang kami tinggal menunggu untuk pencairannya,” kata Sekretaris Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Bantul Mahardi Badrun, Jumat (30/7/2021).

Menurut Badrun, sebelum pengajuan proposal, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Pemda DIY dan Pemkab Bantul terkait mekanisme dan waktu pencairan. Selain itu, setiap kalurahan telah dilakukan musyawarah dan membahas mengenai rencana penggunaan bantuan dari Danais tersebut.

BACA JUGA : Rp80,1 Miliar Danais Disiapkan untuk Penanganan Covid-19 di DIY

“Apakah akan dibagi setiap RT ataupun padukuhan? Namun, akhirnya semua akan dimasukkan dalam pos penanganan Covid-19. Bisa nanti untuk membantu beberapa kegiatan pelatihan, seperti pelatihan rukti dan pemulasaran jenazah,” jelas Badrun.

Disinggung mengenai ketersediaan anggaran untuk penanganan Covid-19, Lurah Seloharjo, Pundong, Bantul ini memastikan telah diambilkan dari refocusing alokasi dana desa (ADD). Di mana sesuai dengan SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan Pandemi Covid-19.

Dalam surat tertanggal 8 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti itu terdapat keharusan melakukan refocusing minimal 8 persen dari total DD di masing-masing kalurahan.

“Khusus untuk di Seloharjo, anggaran ini kami gunakan untuk membantu orang yang melakukan isoman. Di mana setiap KK yang menjalani isoman, mendapatkan bantuan beras 10 kilogram, mie dan beberapa kebutuhan lainnya,” jelas Badrun.

Di sisi lain, Pemkab Bantul juga telah menyiapkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Covid-19, senilai Rp1,3 miliar untuk 75 kalurahan. Keberadaan BKK ini diharapkan mampu membantu pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19 di tingkat kalurahan.

Sekda Bantul Helmi Jamharis mengatakan keputusan memberikan BKK sesuai dengan Perbub No.55/2021 tentang BKK untuk pencegahan dan penanganan Covid-19. Diharapkan dengan adanya bantuan ini, ada kebersamaan dan gotong royong untuk mengendalikan Covid-19.

Sebab, dana BKK ditujukan untuk mendukung operasional dan pelaksanaan PPKM. Selain itu, dana BKK juga bisa digunakan oleh Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB), kelompok jaga kampung RT dan RW serta Linmas dalam bekerja. BKK juga bisa digunakan untuk belanja Alat Pelindung Diri dan penanganan Covid-19 lainnya.

BACA JUGA : Hasil Refocusing, Anggaran Covid-19 di DIY Bisa untuk Pengadaan Peti Jenazah

“Bisa digunakan untuk pelatihan rukti jenazah dan pemakaman serta mendukung PPKM sesuai kebutuhan yang ada,” jelas Helmi.

Diakui Helmi, besaran dana BKK di tiap kalurahan berbeda. Sebab, besaran BKK di tiap kalurahan disesuaikan dengan mempertimbangkan jumlah penduduknya. Untuk itu, pihaknya berharap agar para lurah segera mengajukan permohonan pencairan dana ke panewu agar bisa segera diproses oleh Pemkab Bantul untuk pencairan.

“Jika permohonan lurah ke panewu sudah dikirim ke kami maka kami akan tindak lanjuti secepatnya. Sehingga, kami minta respon dari teman-teman lurah,” ucap Helmi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.