Kalurahan di Gunungkidul Wajib Sisihkan Dana Desa untuk Padat Karya
Kalurahan di Gunungkidul wajib mengalokasikan dana desa untuk program padat karya pada 2026. Program ini ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Anggota SAR Satlinmas Wilayah I DIY saat meminta kendaraan calon pengunjung putar balik di TPR Wediombo, Kalurahan Jepitu, Girisubo.foto diambiil Minggu (29/8/2021)./Istimewa SAR Satlinmas Wilayah I DIY
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Sejumlah pelaku usaha di kawasan pantai di Gunungkidul mengeluhkan perpanjangan aturan PPKM level empat yang berdampak tutupnya destinasi wisata. Kebijakan ini dinilai tanpa solusi.
Salah satu keluhan disuarakan oleh pemilik rumah makan di Pantai Krakal, Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Mujiyono. “Tidak ada perhatian sama sekali. Buktinya saya tidak pernah mendapatkan bantuan apapun,” kata Mujiyono, Rabu (1/9/2021).
BACA JUGA: Mahasiswa UGM Kembangkan Alat Penyimpan Vaksin
Ia mengungkapkan penutupan destinasi wisata sangat berpengaruh karena otomatis usaha yang dimiliki tak bisa dijalankan. Di sisi lain, dia juga harus menanggung kebutuhan hidup yang tak bisa ditangguhkan, mulai dari makan hingga urusan angusaran kredit.
“PPKM hanya membuat pengusaha kecil menderita. Jadi hidup mati ibarat berpikir sendiri,” katanya.
Hal tak jauh berbeda disuarakan oleh Rujimanto, pemilik rumah makan di Pantai Ngandong, Kalurahan Tepus, Tepus. Menurut dia, selama kebijakan berlangsung tidak pernah ada solusi terhadap dampak yang diakibatkan karena penutupa wisata.
“Kelihatannya tidak ada solusi. Kami tetap bayar angsuran, kalau tidak tepat waktu diburu bank. Harusnya, kalau perhatian ada kebijakan penundaan atau yang lainnya,” katanya.
Usaha yang dijalankan warga di kawasan pantai praktis berhenti. Sementara, pengusaha di luar objek wisata masih dapat berjualan seperti biasa sehingga tetap mendapatkan penghasilan.
“Jelas tutup. Kalau buka tidak ada yang beli karena calon pengujung sudah diminta putar balik saat akan masuk tempat pemungutan retribusi,” ungkapnya.
Rujimanto mengatakan wisatawan yang berhasil masuk ke kawasan pantai tidak banyak sehingga tidak berdampak banyak kepada pelaku usaha.
Ia hanya bisa berharap sektor wisata bisa segera dibuka. Terlebih lagi, banyak pelaku wisata yang sudah menjalani vaksinasi untuk pencegahan virus Corona.
BACA JUGA: Angka Kematian Masih Tinggi Jadi Penyebab Level PPKM Belum Turun
Koordinator SAR Satlinmas Wilayah I DIY Sunu Handoko mengatakan selama penutupan objek wisata ada calon pengunjung yang berusaha masuk ke destinasi. Meski demikian, ada upaya penyekatan dengan memintanya pulang ke daerah masing-masing.
“Sekarang makin banyak yang datang. Alasannya, ada yang mulai bosan di rumah hingga kabar kalau wisata sudah buka sehingga melakukan kunjungan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kalurahan di Gunungkidul wajib mengalokasikan dana desa untuk program padat karya pada 2026. Program ini ditujukan untuk menyerap tenaga kerja lokal.
Bansos Digital siap diluncurkan nasional pada akhir 2026. Prabowo akan mengecek langsung uji coba sistem Perlinsos Digital pada Juli.
Kemenhub memperoleh pagu indikatif Rp28,34 triliun pada 2027. Pemerintah mengusulkan tambahan anggaran untuk keselamatan dan layanan transportasi.
AHM dan Astra Motor Jateng meresmikan Pos AHASS TEFA di SMK Muhammadiyah 3 Weleri untuk memperkuat kompetensi siswa dan mendukung industri otomotif.
Pemerintah memastikan implementasi biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 siap dijalankan setelah serangkaian uji teknis menunjukkan hasil positif.
Selama lima tahun rutin berobat hipertensi, peserta JKN asal Bantul ini mengaku seluruh biaya pemeriksaan dan obat ditanggung BPJS Kesehatan.