Demi Gaji PPPK, Pemkab Gunungkidul "Korbankan" Dana Pembangunan

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Gunungkidul sudah resmi menjadi bagian dari aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gunungkidul. Meski begitu, Pemkab Gunungkidul tetap berharap ada tambahan gaji untuk membayar para pegawai tersebut sehingga nantinya tidak mengganggu program pembangunan yang sudah direncanakan.

Sekretaris Daerah (Sekda) Gunungkidul, Drajad Ruswandono mengatakan tahun ini Pemkab Gunungkidul mengalokasikan anggaran untuk gaji PPPK sekitar Rp29 miliar. Rencananya, dana tersebut dipergunakan menggaji sebanyak 1.958 PPPK di lingkup Pemkab Gunungkidul.

BACA JUGA: Hendak Berwisata ke Kawasan Pantai Gunungkidul, Jalur Ini Macet sampai 2 Km

Menurut dia, hingga saat ini alokasi tersebut bersumber dari APBD sehingga ada harapan Pemerintah Pusat bisa merealisasikan janji menambah dana transfer yang dipergunakan menggaji PPPK. Pasalnya, hingga sekarang belum ada realisasi menambah anggaran seperti yang disuarakan sejak awal perekrutan.

“Memang ada janji untuk ditambah. Tapi, belum ada karena Dana Alokasi Umum yang diterima masih sama dengan tahun lalu,” katanya, Rabu (4/5/2022).

Drajad mengungkapkan, anggaran sebesar Rp29 miliar tersebut tidak sedikit. Untuk itu, pihaknya harus mengorbankan sejumlah program untuk merealisasikan gaji PPPK. “Tetap dialokasikan dan sudah disediakan untuk menggaji,” katanya.

Menurut dia, tambahan alokasi ini sangat dibutuhkan agar tidak menggangu program kegiatan yang dimiliki pemkab. “Dengan anggaran ini [Rp29 miliar] bisa untuk mempercepat penyelesaian kantor terpadu di Kalurahan Siraman. Ya minimal 3-4 gedung dapat dibangun dalam setahun. Tetapi, berhubung tambahan dari Pemerintah Pusat belum ada, maka kami terpaksa mengorbankan sejumlah program agar gaji PPPK bisa terpenuhi,” katanya.

BACA JUGA: Wisata Susur Gua Gunungkidul Ramai Dikunjungi Wisatawan

Kepala Bidang Formasi dan Data Pegawai, BKPPD Gunungkidul, Agus Sumaryono mengatakan, pada saat rekrutmen yang dilaksankaan di 2021 ada 1.258 formasi yang dibuka. Meski demikian, hingga sekarang yang dinyatakan diterima baru sebanyak 907 formasi. Sedangkan, untuk 351 formasi yang kosong masih menunggu keputusan seleksi tahap tiga dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.

“Seluruhnya ditangani kementerian. Sedangkan kami [BKPPD] hanya membantu untuk pemberkasan hingga penyerahan SK. Untuk sisa formasi yang belum diisi, kami masih menunggu informasi dari Pusat,” ungkapnya.

Disinggung mengenai kontrak PPPK, Agus mengakui akan diberikan kontrak selama lima tahun. Setelah itu, jalinan kerja sama bisa diperpanjang setelah ada evaluasi yang melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

“Bisa diperpanjang setelah kontraknya habis. Yang jelas, dengan diserahkannya SK maka resmi menjadi P3K serta hak-haknya bisa diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada,” imbuh dia.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.