Kepala Disdikpora Bantul: Masih Banyak Sekolah dengan Siswa Kurang dari 10 Anak

Harianjogja.com, BANTUL--Sekolah dasar negeri (SDN) di Bantul yang kekurangan siswa saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2022 tidak hanya terjadi di SDN Bongsren, Kalurahan Gilangharjo, Kapanewon Pandak, tetapi juga terjadi di sejumlah sekolah negeri lainnya.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Bantul mengakui masih banyak sekolah negeri terutama SDN yang kekurangan siswa dan kondisi tersebut bukan hanya terjadi tahun ini. Akan tetapi, ada juga yang sudah bertahun-tahun kekurangan siswa seperti yang terjadi di Kapanewon Dlingo, Sedayu, termasuk di Pandak.

BACA JUGA: Disnakertrans Bantul Gelar Bimtek Petugas Lapangan Padat Karya

Menurut dia, SDN yang kekurangan siswa itu kemungkinan karena berhasilnya program keluarga berencana (KB) sehingga calon siswa atau anak-anak yang masuk TK dan SD memang minim.

“Saya senang tidak apa-apa [sekolah kekurangan siswa] berarti kesadaran masyarakat untuk KB bagus. Dulu suami istri anak bisa 11 anak, sekarang kan hanya satu sampai dua anak sehingga sekolah dulu banyak karena anak banyak. KB berhasil ada sekolah tak dapat,” katanya, saat dihubungi Kamis (16/6).

Selain itu, banyaknya sekolah swasta bermunculan sehingga kekurangan siswa pada SDN pun menurutnya wajar. Dia mengatakan ada sekitar 10 SDN yang kekurangan murid yang siswanya di bawah standar minimal dalam satu rombongan belajar (rombel)

BACA JUGA: Sedih! PPDB 2022, SD di Bantul Ini Hanya Dapat 8 Siswa

Dia menjelaskan dalam satu rombel minimal jumlah siswa 28 siswa dan yang kurang dari itu cukup banyak, ada yang hanya mendapatkan 20 siswa dan ada yang mendapatkan 15 siswa. Jumlah itu diakuinya masih wajar, tetapi ada juga yang siswanya di bawah 10 orang seperti yang terjadi di SDN Bongsren. “Untuk sekolah yang jumlah siswanya di bawah 10 siswa, paling ada lima sekolah,” kata dia.

Terkait dengan kekurangan siswa di SDN Bongsren, pada tiga tahun lalu pihaknya sempat melakukan verifikasi karena jumlah siswa setiap tahun ajaran baru hanya mendapatkan siswa di bawah 10 orang. Dalam verifikasi tersebut, Disdikpora sempat mewacanakan agar tutup secara alamiah dan digabung ke sekolah terdekat dengan alasan tidak efektif untuk meningkatkan mutu pendidikan karena dana bantuan operasional (BOS) juga sedikit.

“Usulan regrouping apabila sekolah muridnya minim memang untuk efektivitas, efisensi guru, guru bisa dipindahkan karena banyak sekolah kurang guru. Selain itu anggaran bisa ngirit,” ucapnya.

Namun usulan untuk regrouping tersebut mendapatkan penolakan dari warga setempat. Saat itu ada sekitar delapan orang dari tokoh masyarakat setempat yang tidak setuju sekolah tersebut ditutup. Aspirasi masyarakat tersebut diakuinya sangat bagus karena memiliki kepedulian terhadap kemajuan sekolah, bahkan masyarakat siap membantu mencarikan calon siswa untuk masuk ke sekolah tersebut, “Saya apresiasi [aspirasi masyarakat] dan tetap mempertahankan sekolah itu,” katanya

Lebih lanjut Isdarmoko mengatakan ada 281 SDN di bantul, jika ditambahkan dengan SD swasta jumlahnya menjadi 364 sekolah. Meski PPDB sudah ditutup, kata dia, jika ada anak yang belum mendapatkan sekolah dan sekolah masih kekurangan kuota tetap masih bisa diterima.

“Saya punya kebijakan sekolah kurang murid ada masyarakat belum dapat sekolah bisa daftar meskipun PPDB tutup,” tandas Isdarmoko.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.