Bantah Stafnya Terlibat Pencaloan PHL, Kadispar Bantul: Saya Berani Garansi!

Harianjogja.com, BANTUL -- Praktik pencaloan pekerja harian lepas (PHL) di Dinas Pariwisata (Dispar) Bantul yang diduga melibatkan oknum Dispar Bantul dibantah oleh otoritas dinas tersebut.

Kepala Dispar Bantul, Kwintarto Heru Prabowo memastikan tidak pernah meminta uang atau menjanjikan apa pun dalam perekrutan PHL atau tenaga kontrak di dinas setempat. 

“[Untuk jadi PHL di] Dinas Pariwisata tidak ada pakai duit-duitan, sama sekali tidak ada. Artinya itu bukan urusan dinas, dan saya siap bertanggung jawab, bahwa selama pengangkatan PHL di Dinas Pariwisata, tidak pernah saya menjanjikan atau menerima apapun itu, itu saya pastikan, saya berani garansi,” kata Kwintarto, melalui sambungan telepon, Minggu (17/7/2022).

BACA JUGA: Pemkab Bantul Diminta Genjot Peningkatan Kompetensi ASN

Mantan Camat Sewon itu mengaku sudah meminta klarifikasi langsung kepada PHL yang disebut-sebut menjanjikan atau menerima uang dari calon PHL. Dari hasil klarifikasi tersebut ia memastikan apa yang diberitakan tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Bahkan menurutnya, kasus tersebut sudah selesai, tetapi diangkat kembali sehingga intansinya merasa tercemar dan terkesan "bermain".

Berdasarkan keterangan dari PHL tersebut, kata Kwintarto, korban yang mengaku dimintai uang tersebut minta tolong kepada salah satu PHL di Dispar Bantul untuk dicarikan pekerjaan. Kemudian PHL tersebut mengenalkan korban kepada seseorang. Sayangnya, Kwintarto enggan menyebut identitas orang tersebut.

Jika dalam pertemuan korban pencari kerja dengan seseorang tersebut ada penyerahan uang itu di luar tanggung jawabnya, karena bukan dengan PHL Dispar. “Setelah dikenalkan, rembukannya bagaimana dia [PHL Dispar] juga tidak tahu. Jadi bukan tenaga kontrak saya yang minta uang. Bahkan PHL ini merasa bingung karena persoalan sudah selesai tapi muncul,” ucapnya.

BACA JUGA: 2 Orang Jadi Korban Calo PHL Dispar Bantul, Forpi: Pelakunya Oknum PHL Dinas Setempat

Atas persoalan tersebut, Kwintarto mengaku hanya melakukan pembinaan kepada pegawai kontrak atau PHL Dispar tersebut. Tak ada sanksi hukuman karena pegawai kontrak tersebut tidak pernah menjanjikan apapun, hanya dimintai tolong pencari kerja untuk dikenalkan ke seseorang dan tidak menerima uang.

Kwintarto kembali menegaskan bahwa isu percaloan tersebut sangat berdampak di tubuh Dispar. Padahal saat ini pihaknya tengah berusaha mengembangkan pariwisata Bantul.

Dia pun memastikan bahwa Dispar tidak pernah menjanjikan atau main uang dalam hal pengangkatan pegawai. “Saya berani garansi, bahwa selama saya di [Dinas] Pariwisata saya tidak pernah menjanjikan ke siapa pun untuk masuk dinas ini, kalau tidak memenuhi persyaratan. Atau selama saya di sini tidak pernah menerima apapun dari orang-orang yang sudah bekerja di Dispar, saya berani garansi itu,” tegasnya.

Sementara itu anggota Forum Pemantau Independen (Forpi) Bantul, Abu Sabikhis mengatakan kedua korban yang mengaku sudah mendapat pengembalian uang masing-masing Rp25 juta karena korban tidak jadi masuk PHL. Salah satu korban mendapat pengembalian beberapa bulan lalu, sementar satu korban lainnya baru dua hari lalu.

Meski sudah ada pengembalian, uang Forpi akan minta Dispar untuk memberikan semacam teguran kepada PHL yang bersangkutan, “Wacana kami ke arah sana [agar pimpinan PHL memberikan sanksi], meskipun sudah ada pengembalian uang kepada korban,” kata Abu. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.