12 KDMP Bantul Ditargetkan Beroperasi Mulai 1 November 2026
Sebanyak 12 KDMP Bantul ditargetkan siap beroperasi 1 November 2026. Pemkab juga mempercepat pembangunan 30 unit lainnya.
Ilustrasi dana./Bisnis Indonesia-Dwi Prasetya
Harianjogja.com, JOGJA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY memeriksa secara terperinci pengelolaan dana keistimewaan (Danais) di jajaran Pemkot Jogja. Pemeriksaan ini merupakan bagian ketiga dari empat tahap pemeriksaan dan akan berlangsung selama 42 hari ke depan.
Pengendali Teknis Tim Pemeriksa BPK RI perwakilan DIY Krisnanto Adi Nugroho mengatakan, pemeriksaan pendahuluan terhadap pengelolaan Danais telah dilakukan pada 29 Agustus sampai 27 September lalu. Kemudian akan berlanjut 10 Oktober hingga 25 November 2022 mendatang.
"Pemeriksaan terinci ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pencapaian tujuan pengaturan keistimewaan melalui desain perencanaan, pengelolaan, dan implementasi kegiatan yang dibiayai Danais sejak Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2022," katanya Senin (10/10/2022).
BACA JUGA: Ini Temuan KontraS di Kanjuruhan, Kekerasan Sistematis hingga Minimnya Bantuan untuk Suporter
Pihaknya akan melihat sejauh mana proses perencanaan dan penganggaran kegiatan yang dibiayai Danais telah dilakukan secara memadai, transparan, dan akuntabel oleh jajaran Pemkot Jogja. Kemudian terkait penguatan kebijakan dan regulasi, ketercapaian tujuan dan target, hingga optimalisasi pemanfaatan output kegiatan.
Sekda Kota Jogja, Aman Yuriadijaya meminta agar setiap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) kooperatif dengan proses yang akan dilaksanakan oleh BPK DIY. Ia juga meminta agar instansi setempat menyiapkan setiap kebutuhan pemeriksaan dengan lengkap dan rinci.
"Hal ini tentu jadi bimbingan dan nantinya akan menyusun rekomendasi dari hasil pemeriksaan, yang bisa menjadi bahan evaluasi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 12 KDMP Bantul ditargetkan siap beroperasi 1 November 2026. Pemkab juga mempercepat pembangunan 30 unit lainnya.
Pieter Huistra mengungkap kondisi cedera Mousa Bagayoko dan menilai penampilan bek sayap PSS Sleman saat kalah 1-2 dari Borneo FC.
Silmy Karim dan enam pejabat imigrasi didakwa melakukan pemerasan Rp168,9 miliar dalam pengurusan izin tinggal WNA.
Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mendukung pengusulan wartawan Udin sebagai Pahlawan Nasional bidang jurnalistik melalui pembentukan TP2GD
Bandara Don Mueang Thailand mengubah prosedur pemeriksaan keamanan mulai 1 November 2026. Penumpang diimbau datang lebih awal dan mengikuti arahan petugas.
KPK menggeledah Kantor DLH Klaten dalam penyidikan kasus korupsi lima klaster yang terungkap lewat OTT dengan barang bukti Rp1,2 miliar.