Kasus Daycare Little Aresha, Tim Hukum Kaji Restitusi Korban
Tim Hukum Peduli Anak Jogja mengkaji restitusi korban dan potensi pasal tambahan dalam kasus daycare Little Aresha.
Ilustrasi sekolah/Antara-Aloysius Jarot Nugroho
Harianjogja.com, JOGJA—Pendidikan Khas Kejogjaan akan diterapkan di seluruh sekolah di DIY mulai pertengahan tahun ini.
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) DIY bekerja sama dengan Dewan Pendidikan DIY menargetkan uji coba Pendidikan Khas Kejogjaan di seluruh jenjang pendidikan mulai pertengahan 2023. Program tersebut digadang-gadang menjadi solusi bagi kenakalan remaja di DIY.
Ketua Dewan Pendidikan DIY Sutrisna Wibawa menyampaikan lembaganya telah rampung merancang grand design Pendidikan Khas Kejogjaan. Program tersebut dirancang untuk dapat melahirkan peserta didik yang cerdas dan memiliki sopan santun dalam konteks budaya Jawa.
“Pendidikan Khas Kejogjaan arahnya untuk mewujudkan jalmo kang utomo [manusia yang utama], manusia yang pintar, cerdas, menguasai iptek, tapi memiliki sopan santun,” katanya, Senin (3/4/2023).
Budaya Jogja juga diusung dalam Pendidikan Khas Kejogjaan. “Konteksnya adalah budaya Jogja,” ucapnya.
Dia mengatakan Pendidikan Khas Kejogjaan akan diintegrasikan dengan mata pelajaran. Pada tahap pertama, Pendidikan Khas Kejogjaan akan diintegrasikan dengan Bahasa Jawa dan Seni Budaya dan selanjutnya akan menyesuaikan mata pelajaran terkait lainnya. Meski demikian, Pendidikan Khas Kejogjaan tidak akan masuk dalam kurikulum pembelajaran.
"Tetapi terintegrasi dengan pelajaran terkait, jadi sifatnya ekstrakurikuler, tidak mata pelajaran baru," ucapnya.
Dia mencontohkan filosofi Sangkan Paraning Dumadi yang terkait dengan asal usul manusia. Filosofi itu menurutnya dapat dikaitkan dengan mata pelajaran agama dan sejarah.
Dia mengatakan Pendidikan Khas Jogja diharapkan dapat mengatasi kenakalan remaja. “Memang harapan kami bisa mencegah itu [kenakalan remaja], karena persoalannya di pendidikan. Kita tahu pendidikan ada di lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat,” katanya.
Dia mengatakan perlu sinergi antara lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk dapat mengatasi persoalan tersebut. “Tiga ini harus bersinergi. Orang tua jangan hanya menyerahkan seluruhnya ke sekolah. Pendidikan Khas Kejogjaan juga ingin mengintegrasikan tiga pusat pendidikan itu,” ucapnya.
Sejalan dengan itu, Gubernur DIY Sri Sultan HB X pun berpesan agar tiga elemen tersebut saling mendukung program tersebut. “Ngarsa Dalem juga pesan jangan hanya di sekolah, tetapi masyarakat juga mengikuti. Tidak ada gunanya kalau [hanya] sekolah, masyarakat tidak. Yang akhir-akhir ini yang kita kenal dengan kekerasan jalanan mudah-mudahan bisa diantisipasi lewat Pendidikan Khas Kejogjaan ini,” ucapnya.
Dia menyampaikan uji coba program tersebut akan dilakukan sekitar Juni-Juli 2023 dan implementasinya ditargetkan pada Januari 2024.
Kepala Dikpora DIY Didik Wardaya mengatakan Pendidikan Khas Kejogjaan dirancang sebagai penguat proses belajar mengajar di DIY. Program tersebut akan diterapkan di jenjang pendidikan SD hingga SMA/SMK/sederajat.
“Bentuknya adalah penguatan nilai-nilai kekhasan Jogja. Itu yang kami perkuat, baik melalui pendidikan bahasa Jawa maupun pendidikan sejarah. Nanti kami masukkan kekhasan Jogja tadi,” kata Didik.
Saat ini, menurut Didik, ada sekitar 25 SMA/SMK/sederajat yang telah menerapkan pendidikan berbasis budaya sehingga penerapan Pendidikan Khas Kejogjaan hanya perlu ditambahkan.
Didik juga menyampaikan program tersebut mendapat dukungan dari Gubernur DIY. “Sultan HB X sangat mendukung tapi perlu ditambahkan lagi artinya perlu ditambahkan kata-kata yang pas untuk siswa, termasuk bagaimana memperkuat guru-guru,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Tim Hukum Peduli Anak Jogja mengkaji restitusi korban dan potensi pasal tambahan dalam kasus daycare Little Aresha.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.