Tiket Ludes 15 Menit, MJM 2026 Siap Dongkrak Wisata Jogja
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
Warga mendatangi Kantor Kelurahan Maguwoharjo menuntut pembuktian kasus tanah warga, Jumat (16/6/2023). /Harian Jogja-Lugas Subarkah.
Harianjogja.com, SLEMAN—Sejumlah warga Maguwoharjo, Depok, Sleman mengeruduk kantor Kalurahan Maguwoharjo, Jumat (16/5/2023) pagi. Mereka menuntut pengurusan sertifikat tanah hasil tukar guling dengan kalurahan yang sudah puluhan tahun kunjung jadi.
Lurah Maguwoharjo Kasidi pun tak tahu menahu kasus tersebut, mengingat ia baru dilantik menjadi Lurah sejak 2021 silam. Dengan demikian dugaan kasus mafia tanah ini merupakan warisan dari pejabat lama.
BACA JUGA : Kerugian Negara dari Penyalahgunaan Tanah Kas Desa
Saat dimintai konfirmasi Kasidi, menuturkan Kelurahan tidak bisa membuat sertifikat, melainkan hanya memberikan rekomendasi untuk mengajukan sertifikat ke BPN. Sebagaimana diketahui persoalan itu merupakan warisan dari pejabat lama di kelurahan tersebut.
"Prosesnya tidak gampang, semuanya harus dilalui dengan akurat. Karena yang dulu [petugas kalurahan] sudah pensiun semuanya," katanya, Jumat (16/6/2023).
Ia meminta Jogoboyo Kalurahan Maguwoharjo untuk memberikan informasi detail kepada warga. "Data-data di Jogoboyo bisa diagendakan disampaikan ke masyarakat. Semua yang belum bersertifikat insyaallah tahun depan bisa diselesaikan," kata dia.
Kasidi mengakui di Kalurahan Maguwoharjo memang masih banyak persoalan serupa yang belum terselesaikan. "Kasus ini menjadi pelajaran kita semua karena dulu tidak diselesaikan dengan baik," ungkapnya.
Sebelumnya salah satu warga Maguwoharjo, Ngadio, mengatakan tanahnya di Padukuhan Sambilegi seluas 3.000 meter persegi dulu ditukar guling oleh Kalurahan Maguwoharjo, namun sampai saat ini belum bisa mendapatkan sertifikat.
BACA JUGA : Sultan Jogja Pastikan Kasus Perumahan Tanah Kas Desa
Ia menceritakan tanah tersebut telah dibagi dua dengan keluarganya. Bagian milik keluarganya sudah bisa dibuatkan sertifikat, namun miliknya belum. "Saya tanyakan berkas sudah masuk BPN tapi dikembalikan lagi, katanya masih ada kekurangan," ujarnya.
Kekurangan tersebut menurutnya adalah kronologi yang semestinya dibuat oleh Kalurahan Maguwoharjo. Ia berharap pihak kalurahan bisa segera menyelesaikan urusan tersebut karena ada sekitar 11 pemilik tanah lainnya yang mengalami hal serupa. "Mereka sudah tua-tua," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 10.000 tiket Mandiri Jogja Marathon 2026 habis dalam 15 menit. Event lari internasional ini siap mempromosikan wisata DIY dan UMKM lokal.
Karhutla Gunung Bromo di kawasan TNBTS berhasil dipadamkan. Luas area terbakar mencapai 1.120 hektare di empat kabupaten.
Purbaya menyebut penerimaan bea keluar emas nyaris nol. Dari target Rp3 triliun 2026, realisasi hingga Semester I baru 0,03%.
RSUD Panembahan Senopati Bantul meluncurkan Si Banter untuk mempermudah pembayaran tagihan rumah sakit melalui digitalisasi dan QRIS.
Prabowo menyebut Indonesia menghabiskan hingga Rp535 triliun per tahun untuk impor BBM. Pemerintah mendorong kendaraan listrik dan EBT.
Cek desil bansos 2026 lewat HP menggunakan NIK. Kenali 5 desil prioritas PKH, BPNT, Sembako, dan BLT Kesra Rp900.000.