Penataan Lahan PSEL Piyungan Dimulai, Rampung Desember 2026
Pematangan lahan PSEL Piyungan dimulai Oktober 2026 dan ditargetkan rampung Desember sebelum pembangunan fisik dimulai.
Ilustrasi wisuda perguruan tinggi/Antara
Harianjogja.com, JOGJA—Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V DIY memastikan kebijakan uang kuliah Tunggal (UKT) sepenuhnya menjadi kebijakan pemerintah pusat. Meski demikian pada 2022 ini tidak ada kenaikan.
Kepala LLDIKTI Wilayah V DIY Aris Junaidi mengatakan, kebijakan penetapan besaran uang kuliah tunggal (UKT) setiap kampus berada di kewenangan pemerintah pusat. Pihaknya menyayangkan hasil survei yang menyebutkan masih adanya mahasiswa kesulitan bayar uang kuliah lantaran mahal.
BACA JUGA : Ribuan Mahasiswa Kampus Negeri Jogja Kesulitan Bayar Uang Kuliah
"Semua kan tergantung dari pusat ya kebijakannya, tapi sejauh yang kami tahu memang dari kementerian tidak boleh ada peningkatan UKT," kata dia dihubungi lewat sambungan telepon, Kamis (27/7/2023).
Aris enggan mengomentari lebih jauh terkait hasil survei Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis) yang menyatakan tiga dari 10 mahasiswa Jogja kesulitan bayar UKT.
Sebelumnya Aliansi Pendidikan Gratis (Apatis) mengadakan survei mengenai biaya kuliah di Jogja bersama Project Multatuli. Dari hasil survei itu, ditemukan tiga dari 10 mahasiswa di Jogja mengaku kesulitan membayar kuliah.
BACA JUGA : Biaya Kuliah di Jogja Terlalu Tinggi? Ini Kata Perguruan Tinggi Negeri
Pegiat Apatis, Rachmad Ganta Semendawai menjelaskan responden survei tersebut didominasi mahasiswa asal DIY. Dari total 384 responden, ada 27,6% yang tercatat sebagai penduduk DIY.
Mahasiswa yang mengikuti survei ini juga didominasi berstatus tinggal bersama keluarga sebanyak 30,45%, di mana yang tertinggi berstatus tinggal di rumah indekos sebanyak 52,49%. “Sebanyak 31,25 persen menyatakan pernah mengalami kondisi di mana mereka tak mampu membayar kuliah,” kata Ganta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pematangan lahan PSEL Piyungan dimulai Oktober 2026 dan ditargetkan rampung Desember sebelum pembangunan fisik dimulai.
KPK mencatat pemulihan aset negara Rp603 miliar hingga triwulan III 2026, termasuk Rp106 miliar dari perkara korupsi pejabat ATR/BPN.
Kelurahan Sorosutan, Jogja, mengembangkan Gemati untuk mendampingi warga dengan gangguan jiwa. Dukungan keluarga menjadi tantangan pemulihan.
Jusuf Kalla mengkritik demokrasi liberal Indonesia saat kuliah di NIU, menyoroti popularitas, politik uang, dan kapasitas pemimpin publik.
Film Whalefall tayang di CGV Indonesia mulai 14 Oktober 2026. Simak sinopsis, daftar pemain, dan pengalaman menonton di studio 4D.
Warga Bantul kini bisa mengurus KTP, KK, akta kelahiran, dan dokumen kependudukan lainnya secara daring melalui Dukcapil Smart New Generation secara gratis.