Hadapi Kemarau Panjang, Warga Gunungkidul Diminta Bijak Memakai Air
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Ilustrasi Paguyuban Kepala Dusun Gunungkidul, Janaloka saat beraduiensi dengan anggota DPRD Gunungkidul di Bangsal Sewokoprojo./Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Paguyuban Kepala Dusun atau Dukuh se-Gunungkidul, Janaloka menyambut baik seruan Bupati Gunungkidul, Sunaryanta agar pamong kalurahan tidak terjerat pinjaman online atau rentenir. Guna mewujudkan hal ini ada harapan agar gaji perangkat di kalurahan bisa dinaikkan.
Ketua Janaloka, Sutejo mengatakan, biaya sosial sebagai seorang perangkat sangat tinggi. Ia mencontohkan, pada saat musim hajatan, dalam sehari bisa mendapatkan 5-10 undangan. “Tetap harus datang karena sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan ini belum untuk kebutuhan sosial lainnya,” kata Sutejo saat dihubungi wartawan, Kamis (21/9/2023).
Menurut dia, penghasilan tetap yang diperoleh dan garapan tanah pelungguh hanya mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk biaya anak sekolah. Ia tidak menampik ada yang sampai berutang hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial. “Oleh karena itu kami minta agar penghasilan yang diperoleh bisa dinaikan. Saya kira masih ada peluang dinaikkan, asalkan Pak Bupati ikhlas,” katanya.
BACA JUGA: Pemkab Gunungkidul Pastikan Belum Ada Laporan Korban Pinjol, Segini Gaji Pamong Kalurahan
Keyakinan bisa menaikan siltap tak lepas dari penentuan nominal mengacu pada kebijakan daerah. “Mari bersama-sama membedah plot APBD dan kami menyakini masih ada peluang untuk menaikannya,” kata Sutejo.
Ditambahkannya, yang diterima pamong kalurahan bukan gaji, melainkan penghasilan tetap. Hal ini berarti bayaran pamong disesuaikan dengan jabatan, tanpa melihat masa kerja.
“Harapannya bisa diubah menjadi gaji sehingga masa kerja bisa masuk hitungan terkait dengan bayaran yang diterima setiap bulannya. Kalau sekarang kepala dusun sudah lama menjabat dengan baru, besarannya sama,” kata dia.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Gunungkidul Sunaryanta mengingatkan kepada pamong di kalurahan tidak terjerat pinjaman online atau renternir. Hal ini disampaikan pada saat menjadi pembicara dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pamong Kalurahan di Balai Kalurahan Wunung, Wonosari, Kamis. “Dukuh [kepala dusun] atau pamong lainnya harus mampu mengelola keuangan dengan baik,” kata Sunaryanta.
Ia menjelaskan, sebagai pamong kalurahan memiliki beban sosial yang tinggi di masyarakat. Hal ini tak lepas dari statusnya sebagai tokoh masyarakat sehingga terus mendapatkan undangan hajatan, baik dari wilayah domisili maupun luar daerah. “Memang biaya sosial untuk hajatan tinggi, makanya keuangan yang dimiliki harus dikelola dengan baik,” katanya.
Sunaryanta tidak ingin tingginya kebutuhan sosial malah membuat perangkat kalurahan terjerat pinjol atau renternir. “Saya berpesan jangan sampai menghalalkan berbagai cara, hanya untuk memenuhi kebutuhan. Sebab, kalau sampai terlilit utang yang banyak bisa merugikan keluarga,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Kemarau hingga 7 bulan diprediksi terjadi di Gunungkidul. BPBD siapkan jutaan liter air, warga diminta hemat sejak dini.
Sembilan provinsi memperbolehkan bayar pajak kendaraan 2026 tanpa KTP pemilik lama untuk STNK tahunan kendaraan bekas.
Dishub Bantul menertibkan PKU dengan tagihan listrik membengkak hingga Rp1 juta per bulan di ratusan titik penerangan kampung.
OJK mencatat pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% menjadi Rp716,40 triliun hingga Maret 2026.
Prabowo menyebut 1.061 Koperasi Merah Putih berhasil dioperasikan dalam tujuh bulan untuk memperkuat ekonomi desa.
BPBD Temanggung memetakan 12 kecamatan rawan kekeringan pada musim kemarau 2026 dan menyiapkan distribusi air bersih.