Delapan ASN Gunungkidul Kena Sanksi, DPRD Dukung Hukuman Tegas
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi sanksi hingga akhir Agustus 2026. Komisi A DPRD mendukung hukuman tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Foto ilustrasi. /Ist-Freepik
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemkab Gunungkidul bersama dengan anggota DPRD Gunungkidul mulai membahas APBD 2024. Diperkirakan pendapatan di tahun depan diproyeksikan sebesar Rp1,875 triliun.
Hal ini terlihat dari plafon yang tertuang dalam Rancangan APBD 2024. Nominal pendapatan tersebut berasal dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1,597 triliun; Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp272,897 miliar dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp5 miliar.
Selain pendapatan juga ada proyeksi keperluan belanja selama satu tahun. Diproyeksikan pengeluaran pemkab di 2024 sebesar Rp1,916 triliun.
Jumlah ini terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp1,521 triliun; Belanja Tidak Terduga Rp15 miliar; Belanja Modal sebesar Rp69,823 miliar dan Belanja Transfer sebesar Rp310,995 miliar. Sedangkan, dari sisi pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp41,246 miliar.
BACA JUGA: Tujuh Fraksi Sepakati Draf APBD Gunungkidul 2023
Proyeksi ini bersumber dari Penerimaan Pembiayaan Rp56,264 miliar yang dikurangi untuk penyertaan modal kepada BUMD sebesar Rp15 miliar. Bupati Gunungkidul, Sunaryanta mengatakan, penyusunan RABD 2024 berpedoman pada KUA PPAS yang telah disepakati bersama-sama dengan DPRD.
Adapun, pendapatan, khususnya dari Dana Transfer Pemerintah yang tertuang dalam rancangan masih bersifat proyeksi karena untuk kepastian menunggu terbitnya Rincian Alokasi Transfer Daerah yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. “Nanti kalau sudah keluar nominal pastinya, maka akan dilakukan penyesuaian,” kata Sunaryanta, Rabu (11/10/2023).
Dia menjelaskan, sesuai dengan regulasi dan untuk menjamin kualitan dan konsistensi perencanaan dan penganggaran dari KUA PPAS serta dokumen lainnya harus melalui proses review oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). “Hasil review bersifat mengikat dan harus ditindaklanjuti,” katanya.
Bupati berharap RAPBD 2024 bisa segera diselesaikan pembahasannya. Ia berdalih dengan ditetapkannya secara tepat waktu, maka program dan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana sehingga manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. “Secara garis besar, programnya masih untuk pemulihan ekonomi daerah, kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Ketua DPRD Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih mengatakan, draf rancangan RAPBD 2024 sudah diserahkan sejak akhir September lalu. Proses pembahasan yang melibatkan mitra OPD juga sudah berlangsung secara simultan.
Pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikan pembahasan sehingga program-program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik. “Masih proses dan tahapan sudah sampai pada Pandangan Umum Fraksi-Fraksi. Setelah padangan ini disampaikan selanjutnya menunggu jawaban bupati,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Delapan ASN Gunungkidul dijatuhi sanksi hingga akhir Agustus 2026. Komisi A DPRD mendukung hukuman tegas sesuai tingkat pelanggaran.
Seorang WNI berusia 57 tahun meninggal saat mengikuti tur pendakian Gunung Fuji, Jepang. Polisi menduga korban mengalami penyakit jantung.
49 tersangka kerusuhan DPR ditetapkan Polda Metro Jaya dari 322 orang yang diamankan. Sebanyak 273 orang telah dipulangkan.
Snapdragon 8 Elite Gen 5 dan Dimensity 9500 bersaing di kelas flagship. Simak perbedaan performa, gaming, AI, dan efisiensinya.
Harga LPG 5,5 kg dan 12 kg September 2026 masih bertahan setelah turun pada Agustus. Cek harga per wilayah Indonesia.
Warna paspor ternyata terbagi dalam empat kelompok utama. Simak alasan paspor berwarna merah, biru, hijau, dan hitam.