Jelang Akhir Tahun, PAD Gunungkidul Tembus Rp204 Miliar

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Tahun ini Pemkab Gunungkidul menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp272,8 miliar.

Hingga akhir Oktober, total realisasi pendapatan yang masuk sebesar Rp204,9 miliar atau tercapai 75,1%.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono mengatakan pendapatan pemkab masih didominasi dana transfer dari Pemerintah Pusat.

Meski demikian, tetap ada upaya mengenjot potensi PAD agar torehannya bisa dimaksimalkan.

Ia mengungkapkan, di tahun ini ditarget mendapatkan PAD sebesar Rp272,8 miliar. Pengumpulan pendapatan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah masih terus berlangsung karena berlangsun hingga akhir tahun.

“Kami terus coba optimalkan PAD yang dimiliki,” katanya, Rabu (1/11/2023).

Putro menjelaskan, hingga akhir Oktober, PAD yang terkumpul mencapai Rp204,9 miliar. Ia pun optimistis di siswa waktu dua bulan bisa mencapai target pendapatan sesuai dengan harapan.

Menurut dia, pendapatan terbesar disumbangkan dari dinas Kesehatan sebesar Rp99,9 miliar atau mencapai 74,4% dari target. Selanjutnya BKAD dengan capaian Rp79,87 miliar atau tercapai 82,04%.

Disusul berikutnya Dinas Pariwisata sebesar Rp17,13 miliar atau 59,31% dari target, Dinas Perdagangan sbesar Rp3,28 miliar atau tercapai 78.48% dan Dinas Perhubungan mencapai 1,73 miliar atau sebesar 64,74% dari target.

“Jumlahnya masih bisa bertambah karena penarikan akan berlangsung hingga akhir tahun,” katanya.

Guna memamksimalkan pendapatan, juga dilakukan pemberian penghargaan kepada wajib pajak maupun kalurahan yang telah melunasi PBB.

Sebagai contoh, tahun ini ada empat kapanewon dan 53 kalurahan yang diberikan penghargaan atas capaian pelunasan PBB sebelum jatuh tempo pembayaran.

“Ada juga untuk pelaku usaha. Harapannya dengan pemberian penghargaan maka bisa meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak dan retribusi sehingga PAD yang diperoleh dapat ditingkatkan,” katanya.

Senada, Sekretaris BKAD Gunungkidul, Astuti Rahayu mengatakan pos-pos PAD akan dioptimalkan, termasuk penagihan piuntang yang tertunggak.

Tahun ini pemkab memiliki tunggakan pajak dan retribusi sekitar Rp24,7 miliar. Tutik, sapaan akrabnya, mengklaim angka piutang bisa turun sebesar Rp2 miliar.

Lantaran program penghapusan denda PBB telah berakhir, Tutik sudah menyiapkan program lainnya.

Sebagai contoh, sudah menyiapkan program optimalisasi dengan menelusuri dan klarifikasi terhadap wajib pajak di kalurahan ke kalurahan lainnya.

Selain itu, juga ada pengelolaan dan perbaikan data pajak agar masalah tunggakan bisa terselesaikan. “Kami juga buka opsi menggunakan restorative justice di setiap kapanewon untuk menyelesaikan piutang secara kekeluargaan,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.