Pemkab Kulonprogo Larang Mobil Dinas Guna Kepentingan Pribadi saat Libur Lebaran
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Siswa Sekolah - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kulonprogo mengkaji penggabungan sebanyak empat SD di Kulonprogo. Keempat SD tersebut akan regrouping (digabung) lantaran kekurangan murid.
Kepala Disdikpora Kulonprogo Arif Prastowo, mengatakan penggabungan tersebut dilakukan untuk mengefektifkan layanan pendidikan yang ada di empat SD tersebut. Empat SD tersebut berada di Kapanewon Lendah, Kokap, dan Samigaluh.
BACA JUGA: Kondisi Tahun Baru Kulonprogo Ramai Lancar, Tak Ada Kemacetan
Pengefektifan layanan pendidikan dengan menggabungkan empat SD tersebut ke SD lain terdekatnya juga didasarkan pada jumlah guru yang tersedia.
"Selain kekurangan murid, jumlah guru yang ada juga terbatas, ada yang kekurangan guru sehingga ini agar efektif dilakukan regrouping supaya layanan pendidikanya maksimal," terang Arif, Selasa (2/1/2023).
Dia menjelaskan pada 2023 lalu Disdikpora juga menggabungkan SDN Ngrojo. "SD yang kami gabungkan itu semester ini sudah tidak ada bergabung jadi satu dengan SDN Boto di kalurahan yang sama di Kembang, Kapanewon Nanggulan," jelasnya.
Penggabungan SD Ngroto itu hasilnya jadi lebih efektif, menurut Arif, karena jumlah siswa dan gurunya jadi proporsional sehingga layanan pendidikannya meningkat. "Tidak ada kendala berarti semuanya berjalan lancar," katanya.
Sedangkan penggabungan empat SD tersebut, lanjut Arif, masih dalam perencanaan. "Akan kami lihat selama semester ini dan hitung perbandingannya dengan PAUD dan TK di lingkungan sekitar apakah memungkinkan digabung, nanti setelah dilakukan kajian baru bisa diputuskan lebih matangnya seperti apa," tandasnya.
BACA JUGA: Kondisi Terbaru Perempuan Korban Penusukan Kulonprogo, Lokasi Kejadian di Sawah Gelap
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kulonprogo Ponimin Budi Hartono menjelaskan penggabungan sekolah mesti dicermati lebih rinci lagi. "Bagus dikaji dulu, dan yang terpenting sosilisasi ke masyarakat sekitar agar juga didukung masyarakat," ujarnya,
Penggabungan sekolah, jelas Poniman, tidak bisa hanya karena alasan kekurangan murid saja. "Harus diperhatikan akses ke SD sasaran yang jadi penggabungan, bagaimana jaraknya dengan SD lama ini perlu diperhatikan agar akses tidak menghambat masyarakat menempuh pendidikan," ungkapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemkab Kulonprogo melarang aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya untuk memakai mobil dinas dalam urusan pribadi selama libur lebaran ini.
Bermain game berlebihan dapat memicu gangguan tidur, mata lelah, hingga masalah kesehatan mental. Berikut 13 dampaknya.
Pemkab Sleman mengalokasikan Rp8,6 miliar untuk pemeliharaan jalan desa pada 2026. Sebanyak 86 desa mendapat Rp100 juta.
Kemnaker membuka sertifikasi kompetensi gratis bagi alumni magang nasional hingga 15 Mei 2026 dengan sertifikat resmi BNSP.
PDAB Tirtatama DIY mengusulkan kenaikan tarif air curah Rp500 per meter kubik untuk menekan subsidi Pemda DIY yang membengkak.
Anthony Ginting menghadapi Shi Yu Qi pada hari kedua Thailand Open 2026. Berikut jadwal lengkap 10 wakil Indonesia di Bangkok.