Defisit APBD-P 2026 Membesar, Bupati Bantul Minta OPD Berhemat
Defisit APBD-P Bantul 2026 membesar menjadi Rp154 miliar. Bupati Abdul Halim Muslih meminta OPD memperketat efisiensi anggaran.
Petugas menjajal mesin pengolah sampah di TPST Tamanmartani, Sleman. - ist/DPRD Sleman
Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY mengingatkan kepada seluruh pemerintah kabupaten kota di wilayahnya untuk segera mengeksekusi program desentralisasi sampah di wilayah masing-masing.
Program yang dulunya hanya diperuntukkan bagi Jogja, Sleman dan Bantul itu kini sudah menyasar seluruh kabupaten termasuk Kulonprogo dan Gunungkidul.
Sekretaris Daerah DIY Benny Suharsono mengatakan, Gunungkidul dan Kulonprogo sudah lebih awal melaksanakan program itu. Selanjutnya ada Sleman yang dalam waktu dekat akan deklarasi pengolahan sampah untuk bahan baku pengganti batu bara. Sementara Bantul selain pengolahan dari kalurahan juga ada TPS3R.
BACA JUGA: DLH Bantul Optimalkan Pengolahan Sampah 2024 Melalui TPST dan TPS3R
"Kami minta diakselerasi selambatnya di triwulan 2 2024 sudah bisa mengatasi sampahnya sendiri," kata Beny, Rabu (3/1/2024).
Menurut Beny, hanya tinggal Kota Jogja yang perlu didampingi secara berkelanjutan untuk mengatasi persoalan sampah di wilayahnya. Pihaknya berharap agar sejumlah TPS yang sudah direncanakan sejak dulu untuk mendukung pengelolaan sampah bisa segera dioperasikan yakni TPS Karangmiri dan TPS Nitikan.
"Harapannya, progres triwulan 2 teratasi. Karena TPA Piyungan transisi 2 dengan tonase dibatasi seperti sekarang akan mampu maksimal menampung sampah Jogja, Bantul dan Sleman sampai dengan April 2024 saja," kata Beny.
Sampai sekarang kuota pembuangan sampah ke TPA Piyungan terus dikurangi oleh Pemda DIY. "Awal Desember sampai pertengahan kuota masih cukup tinggi. Kita kurangi misalnya dari 150 ton ke 135 ton. Otomatis sisanya harus diolah sendiri. Kalau dilepas sampai 850 ton per hari gak sampai April sudah tutup transisi 2," jelasnya.
Kepala DLHK DIY Kusno Wibowo mendorong kabupaten kota untuk fokus penyelesaian sampah di sektor hulu. Apalagi di masa libur panjang akhir tahun lalu kenaikan volume sampah baik sampai 20%. Dengan prakiraan masa pakai TPA Piyungan yang tak lama lagi maka penyelesaian masalah sampah harus dilakukan dengan maksimal dan dalam waktu dekat.
"Kuncinya memang ada di wilayah dengan desentralisasi mandiri pengelolaan sampah. Kalau kabupaten kota sudah tak lagi membuang sampah ke Piyungan, maka kita diskusikan lagi untuk penataannya," kata Kusno.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Defisit APBD-P Bantul 2026 membesar menjadi Rp154 miliar. Bupati Abdul Halim Muslih meminta OPD memperketat efisiensi anggaran.
Pemuda Mojosongo Solo YD diduga ditangkap Densus 88. Keluarga mempertanyakan perkara dan meminta penjelasan terkait proses hukum.
APBN 2027 memang memangkas subsidi energi Rp11,44 triliun. Namun, klaim gas langka dan harga pasti naik belum terbukti.
Disertasi Jejen Hendar di UII menyoroti pengelolaan TJSP yang masih formalitas dan mendorong regulasi berbasis keadilan sosial.
Menag Nasaruddin Umar mengajak ASN Kemenag, guru, tokoh agama, dan santri menjadi agen Perlinsos untuk membantu pendataan penerima bansos.
Operasi kebakaran Transhome ditutup, tetapi basement masih bersuhu 200 derajat Celsius dan satu armada damkar tetap disiagakan.