Buntut Komentar Perawat Nirempati, RSA UGM Perketat Etika Medsos
Buntut komentar nirempati perawat di media sosial, RSA UGM menggencarkan sosialisasi kode etik dan menonaktifkan perawat berinisial DPA.
Suasana penyeraha Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY pada Jumat (12/1/2024) di Kantor BPK Perwakilan DIY.//Istimewa - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Sleman
Harianjogja.com, SLEMAN—Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo menyerahkan secara langsung Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY.
Kustini mengungkapkan Pemkab Sleman berkomitmen melakukan upaya perbaikan pengelolaan keuangan. Salah satunya melalui pendampingan kepada OPD dalam percepatan penyelesaian laporan keuangan, agar dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang ditentukan.
BACA JUGA : Pemkab Serius Cegah Penularan Polio di Sleman
"Dalam mendukung upaya percepatan pelaporan keuangan, kami mendorong OPD untuk disiplin serta cepat dan tepat dalam pelaksanaannya. Selain itu, kami juga akan mendukung BPK dalam memastikan pemeriksaan berjalan lancar sehingga dapat memperoleh WTP," kata Kustini pada Jumat (12/1/2024) di Kantor BPK Perwakilan DIY.
Total hanya itu, Kustini menambahkan bahwa Pemkab Sleman juga berkomitmen untuk selalu melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga diharapkan nantinya mampu meminimalisir penyimpangan dalam setiap pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan.
Kedepan, Pemkab Sleman lanjut Kustini terus mendorong optimalisasi pelayanan publik. Baik melalui peningkatan kapasitas SDM, penerapan inovasi, pemanfaatan teknologi dan sistem terintegrasi dalam pelayanan.
Sementara itu Kepala BPK RI Perwakilan DIY, Widhi Widayat mengapresiasi Pemkab Sleman atas konsistensinya dengan menjadi salah satu pemerintah daerah yang menyerahkan laporan lebih awal dibanding wilayah lainnya khususnya di wilayah DIY. Selanjutnya tim BPK akan melakukan pemeriksaan selama 60 hari kerja dengan mengacu pada empat poin penilaian.
"Mewakili BPK Perwakilan DIY, saya mengapresiasi Pemkab Sleman atas kinerja dan kerja kerasnya dalam menyusun laporan ini, sehingga menjadi salah satu pemerintah daerah yang tercepat bersama dengan Kota Jogjakarta dalam menyelesaikan LK," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Buntut komentar nirempati perawat di media sosial, RSA UGM menggencarkan sosialisasi kode etik dan menonaktifkan perawat berinisial DPA.
DPRD DIY mengingatkan warga tidak mudah percaya isu kerusuhan Agustus dan meminta masyarakat lebih cermat memilah informasi.
Prabowo meresmikan 3.395 jembatan TNI-Polri dan 3.000 sumber air bersih TNI AD di seluruh Indonesia pada 13 Agustus 2026.
Gempa Kolombia menewaskan 265 orang dan merusak 53.526 rumah. Presiden Abelardo de la Espriella menetapkan status darurat ekonomi.
DPRD Kulonprogo meminta Pemkab menyiapkan solusi permanen kekeringan, termasuk pemetaan wilayah dan pembangunan sumber air alternatif.
BPKAD Kota Jogja mengembangkan SIAP, sistem pengingat digital untuk mendorong penarikan APBD tepat waktu dan mencegah penumpukan.