Forum Rektor Muhammadiyah dan Aisyiyah Serukan Pemilu Jadi Kontrak Politik Baru Rakyat dan Calon Pemimpin

Harianjogja.com, JOGJA—Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA) turut menyoroti dinamika politik menjelang pemilu ini. Mereka menilai elit politik Indonesia telah mempertontonkan perilaku tuna etika pada masyarakat, sehingga momen pemilu ini menjadi momen untuk membuat kontrak politik baru antara masyarakat dengan elit politik.

Dalam siaran persnya, Ketua Umum Forum Rektor PTMA, Gunawan Budiyanto, menuturkan dalam dinamika politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, rakyat Indonesia disajikan berbagai perilaku elite politik yang tuna etika dan jauh dari nilai-nilai keadaban luhur.

“Proses demokrasi yang sudah dibangun sejak 25 tahun lalu, kini berjalan dengan penyimpangan yang tidak lagi sesuai dengan cita cita luhur kemerdekaan Republik Indonesia. Penegakan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” katanya, Jumat (2/2/2024).

Kelompok kritis dan oposisi menurutnya disingkirkan satu per satu dengan menggunakan produk hukum bernama UU ITE dan KUHP. Praktik kebebasan sipil dikebiri atas dalih stabilitas. KPK pun diperlemah melalui revisi UU KPK.

“Proses pembuatan sejumlah kebijakan dilaksanakan tanpa melibatkan publik secara luas seperti yang terjadi pada UU Omnibuslaw Cipta Kerja, UU Omnibuslaw Kesehatan, dan UU Ibu Kota Negara [IKN]. Karena itu, momentum 14 Februari 2024 harus menjadi momentum untuk melakukan kontrak politik baru antara rakyat dengan calon pemimpin,” katanya.

Maka, Forum Rektor PTMA dengan melibatkan civitas akademika seluruh kampus PTMA akan melakukan pengawalan sekaligus pengawasan terhadap jalannya proses masa kampanye pemilu hingga penghitungan dan penetapan suara di KPU sehingga memastikan pemilu terbebas dari berbagai tindakan pelanggaran maupun kecurangan.

BACA JUGA: Kritik Sikap Jokowi, UII: Indonesia Darurat Kenegarawanan

BACA JUGA: Petisi Bulaksumur, Akademisi UGM Sebut Jokowi Keluar dari Jalur Demokrasi

“Kedua, menyerukan kepada penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu hingga jajarannya di tingkat TPS untuk dapat menjaga integritas dan netralitas para petugasnya agar pemilu benar-benar berjalan sesuai dengan asas Langsung Umum Bebas Rahasia Jujur dan Adil,” paparnya.

Ketiga, menyerukan kepada warga Muhammadiyah, terutama mahasiswa, dosen, dan karyawan di lingkungan PTMA untuk menjadi pengawas independent di masing-masing TPS dan melaporkan kepada pengawas TPS dan Bawaslu jika terjadi pelanggaran dan kecurangan.

Keempat, Meminta kepada semua aparat keamanan, kepolisian, militer, ASN, untuk bersikap netral selama proses Pemilu dan Pilpres 2024. “Kelima, meminta kepada Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota serta Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk bersikap proporsional dengan mengedepankan etika selama proses Pemilu dan Pilpres 2024,” kata dia.

Keenam, memilih pemimpin yang memiliki komitmen kuat dalam pembuatan kebijakan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan dan mengedepankan kepentingan dan kemaslahatan masyarakat, mempunyai kepedulian terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia, berkomitmen dalam melakukan pemberantasan korupsi, dan menjamin kebebasan berpendapat.

“Dengan demikian, kita berharap Indonesia dapat memiliki pemimpin yang sesuai dengan harapan rakyat banyak untuk Indonesia yang berkeadaban serta menjunjung tinggi etika di atas hukum dan kekuasaan,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.