Soroti Kecurangan Pemilu, Warga di Jogja Gelar Aksi Belajar Berhitung di KPU DIY

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah warga di Kota Jogja yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi dan Keadilan (Garda), menggelar aksi teaterikal Belajar Berhitung, di depan kantor KPU DIY, Selasa (20/2/2024). Aksi ini menjadi wujud kekecewaan atas berbagai dugaan kecurangan selama proses pemilu.

Dalam aksi ini, belasan massa aksi mengenakan seragam SD, menggunakan properti kursi dan bangku serta papan tulis layaknya suasana kelas. Mereka menamai kelas ini sebagai SD Negeri Koplak dan memparodikan proses belajar-mengajar mata pelajaran matematika.

Dalam keterangan tertulis, SD Negeri Koplak memiliki spesialisasi belajar cara cepat mengubah konstitusi; belajar kiat mudah meraup suara pemilu; belajar cuek meskipun melanggar etika; memperalat aparat untuk kepentingan dinasti politik; serta belajar melanggengkan kekuasaan.

BACA JUGA : TPD Ganjar-Mahfud Kumpulkan Data Dugaan Kecurangan Pemilu di DIY

Korlap aksi, Agus Munandar mengatakan massa aksi merupakan warga jJogja pro demokrasi, yang bertujuan menjaga konstitusi. “Datang ke kantor KPU menyampaikan aspirasi dan keprihatinan kami karena pemilu kali ini benar-benar pemilu yang sangat gila,” katanya.

Teaterikal belajar berhitung ini sebagai simbol untuk mengajari KPU di seluruh indonesia untuk belajar kembali matematika SD. Ia juga menampik aksi ini terkait dengan paslon tertentu. “Ini bukan persoalan Ganjar-Mahfud, Anies-Muhaimin, atau Prabowo-Gibran. tapi ini persoalan kita bersama, persoalan Indonesia,” paparnya.

Ia melihat pemilu kali ini memicu ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja KPU dan Bawaslu. “Penyebabnya macam-macam, mulai banyaknya kertas suara yang sudah dicoblosi, kurangnya kertas suara, maraknya politik uang, hingga temuan penggelembungan suara dalam proses rekapitulasi penghitungan suara,” ujarnya.

Pemilu 2024 menurutnya sudah diawali dengan preseden buruk. Sidang Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK) dan sidang Dewan Kehormatan KPU, keduanya memutuskan MK serta KPU telah melanggar etik dengan meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres.

BACA JUGA : Isu Kecurangan Selalu Muncul, Gus Ipul Minta Masyarakat Kawal Pemilu

“Berbagai preseden negatif juga muncul seperti mobilisasi perangkat desa untuk mendukung paslon tertentu, presiden tanpa rasa malu menabrak aturan untuk netral, melakukan politisasi bansos, keterlibatan pejabat publik berkampanye, termasuk adanya intimidasi aparat,” katanya.

Paling mutakhir adalah kisruh penggelembungan penghitungan suara. Sistem rekapitulasi (Sirekap) KPU tiba-tiba secara ajaib melonjakkkan suara pasangan tertentu bahkan banyak kasus ditemukan perolehannya melampui jumlah pemilih.

"Sirekap pun diplesetkan publik sebagai ‘Simark-up’. Semua hal itu dilakukan terstruktur, sistematis dan massif,” ungkapnya.

Merespon aksi ini, Ketua KPU DIY, Akhmad Sidqi, mengapresiasi masyarakat yang masih terus mengawal proses pemilu, bahkan setelah pemungutan suara terlaksana. “Kami berterimakasih, proses pemilu tidak hanya dikawal sampai 14 Februari, tapi sampai proses penetapan rekapitulasi terus dikawal,” kata dia.

Ia mengakui adanya kelemahan Sirekap dalam membaca hasil pemungutan suara. Namun hal ini sudah diatasi dengan perbaikan. Dengan adanya Sirekap menurutnya justru menjadi bentuk transparansi proses rekapitulasi.

“Prinsipnya dengan adanya Sirekap justru kita transparan. Semua bisa diketahui publik dan publik bisa mengoreksi. Plano juga bisa diketahui oleh publik dengan Sirekap itu. Kalau tidak ada publikasi justru itu gelap semua,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.